Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengingatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harus bergerak cepat menuntaskan masalah agraria yang semakin hari semakin "menggurita" di Sumut, demi terealisasinya slogan "Sumut Bermartabat".
"Bagaimana mungkin tercapai "Sumut Bermartabat", jika berbagai persoalan di Sumut, terutama masalah agraria, judi, narkoba dan proyek APBD Sumut di kabupaten/kota terus bermasalah. Disini kita desak gubernur harus gerak cepat menuntaskannya," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Selasa (12/7/2022) ketika dihubungi melalui telepon saat menggelar kegiatan reses di Kabupaten Labura, Labusel dan Labuhanbatu.
Penegasan tersebut disampaikan Bendahara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut menanggapi adanya panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Gubernur Sumut ke Istana Kepresidenan Jakarta, guna mengikuti rapat terkait masalah agraria di Sumut.
"Jika presiden sudah memanggil ke Istana Kepresidenan untuk membahas masalah agraria di Sumut, berarti situasinya sudah sangat urgen dan perlu penanganan serius, sebab kasus tanah ini ibarat bom waktu yang suatu saat bisa meledak mengacaukan situasi yang kondusif," tegas Zeira.
Diakui anggota Komisi C ini, persoalan tanah di Sumut memang sangat kompleks dan hampir di sejumlah daerah terjadi, baik di Kabupaten Simalungun, Langkat, Deliserdang, Dairi, Humbahas, Toba, Samosir, Tapsel, kasus Puncak 2000 Siosar Kecamatan Tigapanah Karo dan kabupaten lainnya. [br]
"Belum lagi kasus tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya atau sudah 5 kali ganti gubernur, tapi hingga kini belum ada kejelasan, sehingga menjadi perhatian serius Presiden RI," tegas Zeira Salim.
Namun demikian, politisi vokal ini berharap kepada gubernur agar semakin bersemangat menyikapi persoalan tanah di Sumut, supaya dimasa kepemimpinannya bisa melahirkan prestasi yang gemilang dan menjadi catatan sejarah oleh rakyat Sumut.
"Masyarakat tentu sangat berharap, perintah presiden ke gubernur untuk melaporkan tentang kondisi agraria ke menteri terkait dapat mempercepatpenyelesaian pertanahan, sebab sangat berbahaya, jika persoalan tanah berujung kepada pertikaian, seperti yang terjadi di Puncak 2000 Siosar Karo baru-baru ini," tandas Zeira.
Dalam kesempatan itu, Zeira juga sangat mendukung rencana Presiden Jokowi membentuk tim untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Sumut, demi kepastian hukum agraria, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban "mafia tanah" yang selama ini merampas tanah-tanah rakyat.(A4)
