Ketua Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qamar mendesak Pemprov Sumut untuk mengambil langkah ekstra dan luar biasa guna persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh 2024, karena hingga saat ini persiapan Sumut sebagai tuan rumah masih terlihat sangat minim.
"Sejauh ini, persiapan sebagai tuan rumah masih sangat minim, padahal surat keputusan penunjukan Sumut sebagai tuan rumah sudah diterbitkan pada 2020," tegas Syamsul Qamar didampingi anggota Komisi E Jonius Taripar P Hutabarat, Hendro Susanto, Ingan Amin Barus, Parsaulian Tambunan, Anita Lubis dan Meilizar Latief kepada wartawan, Selasa (9/8/2022) di DPRD Sumut.
Hal itu disampaikan Syamsul bersama anggota Komisi E setelah bertemu dengan pejabat Kemenpora RI di Jakarta, guna membahas persiapan PON XXI Sumut - Aceh 2024.
Menurut Syamsul Qamar, langkah luar biasa itu harus segera dilaksanakan dengan berfokus pada rencana induk atau master plan kegiatan, sebab yang menjadi persoalan sampai saat ini, belum ada kepastiannya Pemprov Sumut menyelesaikan rencana induk tersebut," kata Syamsul.
Seperti diketahui, PON XXI Sumut - Aceh 2024 direncakan dibuka di Aceh dan penutupannya dilakukan di Sumut, yang diketahui waktunya sudah semakin dekat dan saat bersamaan Indonesia juga akan memasuki tahun-tahun politik menuju Pemilu 2024. [br]
"Hal ini tentu saja menjadi kekuatiran anggota Komisi E akan keberhasilan PON XXI tersebut, karena persiapannya masih sangat minim. Apalagi dalam rapat Komisi E dengan Dispora (Dinas Pemuda dan Olah Raga) Sumut pada Juni 2022, diperoleh data anggaran untuk persiapan pendahuluan PON XXI Sumut - Aceh 2024, di anggaran Dispora Sumut sangat tidak memadai, termasuk untuk infrastruktur arena pertandingan dan sarana penunjangnya," tegas Syamsul.
Berkaitan dengan itu, tambahnya, Komisi E juga mendesak Panitia Besar (PB) PON XXI Sumut - Aceh 2024 segera menyiapkan rencana induk pelaksanaannya, kemudian Pemprov Sumut diminta berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Pusat Cq Kemenpora RI, Bappenas RI, Kementerian Keuangan serta Kementerian PUPR untuk segera merealisasikan pembangunan Stadion Madya tempat acara penutupan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga diharapkan segera mengusulkan rencana penganggaran revitalisasi venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan agar dimasukkan ke dalam pengusulan APBD Sumut TA 2023.
"Tentunya bila venue tersebut berada pada wilayah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi (seperti venue yang ada di Unimed), maka secepatnya melakukan koordinasi agar revitalisasi venue dapat dianggarkan pembangunannya," pungkasnya.(A4)
