Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong SH melaksanakan reses II tahun 2022, Sabtu (27/8/2022), di Wisma Permata Jalan Pelajar Kecamatan Medan Kota. Pada reses tersebut, politisi Partai Demokrat ini menyesalkan tidak hadirnya sejumlah perwakilan OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, begitu juga dari BPJS Kesehatan tidak hadir.
“Padahal OPD-OPD pemko sudah kita undang melalui Ketua DPRD Medan dan pimpinan dewan menyurati wali kota. Lalu wali kota memerintahkan jajarannya untuk menghadiri reses anggota DPRD Medan, tapi justru tidak hadir diundang,” kata Dodi Simangunsong.
Kegiatan reses, kata Dodi, adalah menampung aspirasi masyarakat terkait hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan pemko. Sehingga bisa dikatakan, reses juga membantu tugas-tugas OPD Pemko Medan, karena semua aspirasi masyarakat terkait program pembangunan yang sudah dilaksanakan pemko.
“Seharusnya pemko berterimakasih kepada dewan yang sudah membantu tugas mereka. Lewat reses, jajaran pemko mengetahui apa-apa saja yang dikeluhkan masyarakat, sehingga pemerintah bisa mengukur berhasil tidaknya program pembangunan dan bisa menutupi apa-apa saja yang kurang,” tegasnya.
Di dalam pelaksanaan reses, lanjut Dodi, umumnya masyarakat menanyakan terkait kesejahteraan rakyat seperti bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan. Di dalamnya ada masalah KIP, KIS, PKH dan lainnya yang semuanya bantuan pemerintah terhadap warga kurang mampu. Karena setiap reses maupun sosilaisasi Perda, persoalan itu juga yang ditanyakan masyarakat kepada anggota dewan.[br]
“Pasti mereka menanyakan bagaimana mengurus PKH, KIS atau KIP, belum lagi ada masyarakat yang mengatakan dirinya kurang mampu, lalu mengatakan tetangganya yang lebih mampu tapi mendapat PKH. Pertanyaan seperti ini pasti ada yang melontarkan,” tuturnya.
Untuk itulah, menurut Dodi, OPD terkait harus hadir pada reses anggota DPRD Medan, karena pihak Eksekutif yang memahamai secara detail dan teknis apa yang diinginkan warga. Apalagi pada pelaksanaan reses yang dibagi dalam 2 gelombang tersebut banyak yang tidak mengerti bagaimana pengajuan PKH.
“Wali Kota Medan Bobby Nasution sudah membuat tagline “Kolaborasi”. Pemko harus berkolaborasi dengan dewan, kami siap kapan saja karena itu demi kesejahteraan masyarakat. Kami paham anggaran pemko belum bisa menjangkau semua wilayah di Medan. Tapi mari kita bersama-sama menghadapi persoalan ini, jangan tidak kita layani,” tuturnya.
Turut hadir dalam reses tersebut Muhammad Lokot Nasution. (A8)
