Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 29 Juni 2025
LIVE

Di RAPBD 2023, Belanja Langsung Harus Lebih Besar Daripada Tidak Langsung

Redaksi - Minggu, 04 September 2022 19:31 WIB
395 view
Di RAPBD 2023, Belanja Langsung Harus Lebih Besar Daripada Tidak Langsung
Foto SIB/Firdaus
Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM.

Politisi senior Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM mengingatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar postur R-APBD Sumut TA 2023 yang nilainya mencapai Rp13,096 triliun lebih, benar-benar berpihak kepada rakyat dengan memperbesar belanja langsung daripada belanja tidak langsung.

"Seperti kita ketahui, selama ini postur APBD kerap dianggarkan lebih besar belanja tidak langsung daripada belanja langsung, sehingga pembangunan lamban dinikmati masyarakat," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Minggu (5/9/2022) di Medan menanggapi postur APBD Sumut 2023 yang saat ini dibahas DPRD Sumut dengan Pemprov Sumut.

Mengapa postur APBD Sumut idealnya lebih diperbesar belanja langsung, jelas Parlaungan, karena belanja langsung itu merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti anggaran pembangunan.

Sedangkan belanja tidak langsung, katanya,kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti biaya pegawai dan lainnya.[br]

Berkaitan dengan itu, tambah mantan anggota DPRD Medan dua periode ini, diharapkan kepada Gubernur Sumut dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut benar-benar memperhatikan pembagian anggaran tersebut, dengan memperbesar belanja langsung.

"Pembagian anggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat, terutama pasca terjadinya pandemi Covid-19 yang meruntuhkan perekonomian masyarakat, maka dampak pembangunan benar-benar dinikmati masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian rakyat," katanya.

Atas dasar itu, Parlaungan yang juga Ketua AKLI Sumut ini menyarankan juga kepada Pemprov Sumut agar alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota diperbesar, sehingga dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Peningkatan anggaran BKP ini guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan Sumut yang menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat," katanya.(A4).

Editor
:
SHARE:
Tags
berpihak kepada rakyat postur r apbd sumut ta 2023ir parlaungan simangunsong
komentar
beritaTerbaru