Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 10 Juli 2025

Massa BEM SI Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Kenaikan Harga BBM "Sandera" Dua Anggota DPRD SU

Redaksi - Kamis, 08 September 2022 18:28 WIB
438 view
Massa BEM SI Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Kenaikan Harga BBM  "Sandera" Dua Anggota DPRD SU
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
"Disandera":  Aksi BEM SI di DPRD Sumut  sempat "menyandera" dua anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dan Dedy Iskandar di atas mobil pick up saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari berbagai organisasi mahasiswa secara bergelombang terus "membanjiri" gedung DPRD Sumut, Kamis (8/9/2022).

Aksi pertama didominasi massa mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan disusul massa GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan organisasi mahasiswa lainnya.

Aksi BEM SI ini sempat "menyandera" dua anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dan Dedy Iskandar di atas mobil pick up sebagai tempat massa berorasi, dengan tidak membolehkan wakil rakyat itu kembali ke gedung dewan, sebelum memanggil pimpinan dewan dan 4 fraksi lagi yang ada di lembaga legislatif, untuk menerima aspirasi pengunjuk rasa.

"Penyanderaan" itu berawal saat kedua anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem dan Frsksi PKS ini menerima aspirasi pengunjuk rasa dan menawarkan untuk berdialog di dalam gedung dewan bersama utusan pengunjuk rasa, sebab tidak mungkin seluruhnya masuk ke gedung dewan untuk berdiskusi.

Namun mahasiswa tidak mau berdialog di dalam gedung dewan, jika hanya utusan, sehingga mahasiswa menuntut agar hadirkan pimpinan dewan bersama fraksi-fraksi lainnya, sebab tidak mungkin hanya ada dua fraksi di lembaga legislatif ini.

"Kami ingin berdialog dengan anggota dewan. Kami tidak ingin aspirasi dan tuntutan kami hanya diterima dua anggota dewan, kami ingin ditambah perwakilan minimal 4 fraksi lagi. Tuntutan yang kami sampaikan ini sangat penting dan serius," ujar mahasiswa.

Berkat dan Dedy Iskandar berulang kali memberikan pengertian kepada pengunjuk rasa, bahwa pimpinan dewan sedang tugas luar dan anggota fraksi lainnya di dalam gedung, sehingga dewan meminta mahasiswa agar memberikan kesempatan bagi dewan memanggil anggota fraksi lainnya untuk bersama-sama menerima aspirasi massa.[br]

Namun massa tetap menahan kedua anggota dewan dan menyerukan seluruh mahasiswa rapatkan barisan, agar anggota dewan tidak bisa lagi bergerak dari kerumunan massa. "Jangan kasih pergi, sebelum hadir anggota dewan, minimal dari 4 fraksi," teriak mahasiswa dari atas pick up dan disambut yel yel mahasiswa.

Satpol PP dan aparat kepolisian yang "mengawal" kedua anggota dewan tersebut berusaha memberikan pengertian agar kedua wakil rakyat itu dibiarkan meninggalkan kerumunan massa, tapi mahasiswa tetap tidak bersedia melepaskannya. Bahkan Berkat Laoly berusaha menerobos keluar dari kerumunan, tapi tetap dihadang pengunjuk rasa.

Situasi semakin memanas dan terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan Polwan yang melakukan pagar betis di pintu gerbang gedung DPRD Sumut, sehingga sejumlah aparat kepolisian dari Polrestabes Medan menerobos massa dan membentuk pagar betis, guna menyediakan jalan keluar bagi kedua dewan yang "disandera" di tengah kerumunan massa.

Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang 3 orang anggota dewan dari 2 fraksi, HM Subandi dari Fraksi Gerindra, Tangkas Manimpan Lumbantobing dan Edward Zega dari FP Demokrat untuk memenuhi permintaan pengunjuk rasa, karena sejak awal mereka meminta untuk dihadirkan beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi.

Situasi seketika kembali tenang dan seluruh mahasiswa akhirnya duduk lesehan di badan jalan bersama ke lima anggota dewan (Berkat Kurniawan Laoly, Dedy Iskandar (yang awalnya "disandera") HM Subandi, Tangkas Manimpan Lumbantobing dan Edward Zega) sembari mendengarkan tuntutan mahasiswa yang menolak keras kenaikan harga BBM.

Seusai BEM SI menyampaikan tuntutannya, aksi berikutnya didominasi massa GMKI dan organisasi mahasiswa lainnya yang menentang keras kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di saat kondisi masyarakat sedang terpuruk.

Selain menolak kenaikan harga BBM, massa GMKI juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas permainan mafia tanah yang selama ini telah merugikan negara sekaligus menyengsarakan rakyat.(A4).

Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru