Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 01 Juni 2025

Dana Penyertaan Modal PT Bank Sumut Rp100 Miliar Dibatalkan, Dialihkan ke Biro Perekonomian

Redaksi - Senin, 26 September 2022 16:14 WIB
348 view
Dana Penyertaan Modal PT Bank Sumut Rp100 Miliar Dibatalkan,  Dialihkan ke Biro Perekonomian
Foto: Dok/SIB/Firdaus
Poaradda Nababan.

Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan mengingatkan Gubernur Edy Rahmayadi segera mengalihkan dana penyertaan modal PT Bank Sumut sebesar Rp100 miliar yang sudah dibatalkan ke Biro Perekonomian Pemprov Sumut. Hal itu untuk mencegah laju inflasi di Sumut.

"Kita mengetahui, dana penyertaan modal ke PT Bank Sumut sudah dibatalkan dialokasikan di APBD Sumut TA 2023, sehingga anggaran tersebut sebaiknya dialihkan ke Biro Perekonomian untuk menekan laju inflasi di Sumut," kata Poaradda Nababan kepada wartawan, Senin (26/9/2022), saat mengikuti Raker (Rapat Kerja) DPRD Sumut di Berastagi.

Menurut Poaradda, anggaran sebesar Rp100 miliar tersebut sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, untuk meningkatkan daya beli sekaligus melindungi masyarakat dalam menekan laju inflasi, akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kita mengingatkan Gubernur Sumut, jangan sampai menggeser mata anggaran tersebut dari Biro Perekonomian, karena salah satu tugas Biro Perekonomian menstabilkan harga pasar sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menekan laju inflasi," katanya.

Poaradda meyakini, anggaran Rp100 miliar itu sangat bermanfaat untuk mayarakat dalam melindungi ketahanan pangan yang disebut-sebut saat ini sedang mengalami keterpurukan, akibatnya terjadinya krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

"Pemerintah harus bisa memastikan rakyat golongan bawah mendapatkan perlindungan maksimal dari kebijakan kenaikan harga BBM ini, kalau tidak, akan berujung tingginya angka inflasi di Sumut serta menekan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi," katanya.

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan Sumut ini, di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi, sehingga dibutuhkan prioritas perlindungan ke kelompok ekonomi rentan," tuturnya. (A4)

Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru