Anggota DPRD SU: Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Menghantui Petani di Asahan dan Batubara

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara Ebenejer Sitorus SE menegaskan, kelangkaan pupuk bersubsidi terus menghantui para petani di Kabupaten Asahan dan Batubara. Jika tidak segera diatasi, para petani kuatir tanaman mereka terancam gagal panen.

"Dari hasil temuan reses kita di sejumlah desa di Kabupaten Batubara dan Asahan, seperti Desa Kampung Kelapa, Desa Cengkring Pekan, Desa Gajah Airputih, Sukajadi dan sejumlah desa lainnya, para petani masih mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi," tandas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Selasa (14/3/2023) melalui telepon seusai melakukan kegiatan reses di kedua kabupaten itu.

Jikapun ada pupuk bersubsidi dijual di pasaran ataupun kios-kios pengecer, tambah politisi Partai Hanura ini, para agen atau pengecer pupuk bersubsidi mewajibkan para petani membeli pupuk dengan sistem gandeng, sehingga sangat memberatkan.

"Artinya, setiap petani membeli satu zak pupuk bersubsidi, wajib membeli pupuk gandeng non subsidi dengan harga mahal, sehingga sangat memberatkan petani," tandas Ebenejer sembari meminta pemerintah atau pengawas pupuk bersubsidi menertibkan hal tersebut.

Guna mengatasi terus berlangsungnya kelangkaan pupuk bersubsidi ini, petani meminta kepada Ebenejer Sitorus segera menyampaikan kepada bupati dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, agar mengusulkan kebutuhan pupuk petani kepada pemerintah pusat sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

"RDKK ini merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani. Jika sudah terpenuhi, kemudian dilakukan pengawasan secara ketat, tentunya tidak lagi ada permainan "menghilangkan" pupuk bersubsidi," ujar Ebenejer sembari meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan petani, guna menghindari terancamnya gagal panen.

Anggota Komisi C ini mengaku kesal atas terjadinya kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi ini dari tahun ke tahun, sehingga muncul kesan di masyarakat, bahwa pemerintah kurang serius mencari solusinya. Padahal pemerintah tetap mendengung-dengungkan kedaulatan pangan.

"Sulit merealisasikan kedaulatan pangan, jika petani tidak pernah dipenuhi kebutuhan pupuknya," tandas Ebenejer sembari mengingatkan pemerintah agar melindungi serta memberi kemudahan kepada petani yang merupakan garda terdepan untuk menyukseskan program kedaulatan pangan.(A4).