DPRD SU Heran Lihat Tingkah Oknum Pimpinan OPD Pemprov Sumut Sulit Dihubungi

Medan (SIB)

Anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian mengaku heran melihat tingkah oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut yang terkesan sombong dan sulit dihubungi dalam urusan aspirasi masyarakat.

"Oknum pimpinan OPD ini banyak yang sombong-sombong. Sulit dihubungi oleh anggota dewan, apalagi jika anggota dewan tersebut bukan dari komisi mitra kerjanya, tak pernah mau angkat telepon," tandas Ahmad Hadian kepada wartawan, Minggu (21/5).

Mungkin dianggapnya anggota dewan yang menghubungi mereka, tambah politisi PKS ini, mau minta-minta. Padahal sebenarnya ingin komunikasi untuk kepentingan rakyat di lapangan yang harus dikoordinasikan dengan OPD terkait, baik menyangkut keluhan rakyat maupun aspirasi masyarakat yang perlu disegerakan penyelesaiannya.

"Semestinya mereka tidak boleh berpikir negatif, sebab sesungguhnya 100 anggota DPRD Sumut merupakan mitra kerja Gubernur Sumut maupun para Kepala OPD serta seluruh jajarannya," tandas Ahmad Hadian.

Perlu diketahui, tambah anggota Komisi D ini, seluruh pimpinan OPD ini merupakan bawahan Gubernur Sumut serta perpanjang-tanganannya dalam menyukseskam pembangunan, sehingga wajib berkomunikasi dengan DPRD Sumut.

"Ini perlu menjadi bahan evaluasi yang penting bagi Edy Rahmayadi di akhir masa jabatannya dan bagi gubernur yang baru nantinya, menjadi prioritas utama kerjanya, agar seluruh pimpinan OPD menjadi mitra strategis dengan anggota legislatif," tandas Hadian.

Hadian mengaskan, dewan itu bukan peminta-minta, OPD tidak perlu menghindar jika dihubungi melalui telepon, karena bisa menjadi pola kerja yang tidak harmonis antara Gubernur Sumut dan lembaga legislatif, sehingga rakyat akan dirugikan.

"Mari kita sama-sama komunikatif untuk kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak perlu takut atau alergi, jika dihubungi anggota dewan. Dewan tidak akan meminta-minta," tandas Hadian seraya tidak mau menyebut oknum pimpinan OPD yang sombong dimaksud, dengan alasan tidak etis.(A4/r).

Baca Juga:

• Ahmad Hadian: Putusan MK Soal Pendidikan SD dan SMP Gratis Perlu Dikaji Secara Komprehensif
• Permohonannya Untuk Gelar RDP Belum Direalisasikan, Kelompok Tani Marah di DPRD SU