Wakil Ketua DPRD Sumut H Harun Mustafa Nasution menuntut pemerintah pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) oksigen dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Langkat dan kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ke Sumut, karena diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah lebih setiap tahunnya dana kompensasi oksigen dari luar negeri mengalir ke Indonesia, untuk membayar oksigen kedua kawasan tersebut.
"DBH oksigen dari hutan TNGL yang merupakan paru-paru dunia dan TNBG di Madina ini yang perlu kita tuntut disalurkan ke Sumut, karena kedua kawasan ini berada di wilayah Sumut. Tapi tidak pernah kita menikmati sepeserpun dana oksigen yang datangnya dari luar negeri itu," ujar Harun Mustafa Nasution kepada wartawan, Rabu (6/9/2023) seusai mengikuti Raker DPRD Sumut di Berastagi.
Harun mengaku sangat prihatin, karena pemerintah pusat belum juga menyalurkan kompensasi secara proporsional, khususnya dari sumber oksigen dari TNGL dan TNBG yang setiap tahunnya mengalir ke Indonesia, untuk menjaga dan merawat kedua kawasan tersebut.
“TNGL yang luas luasnya jutaan hektar itu menghasilkan oksigen terbaik sebagai paru-paru dunia setelah Hutan Amazon yang terletak di Brasil dan delapan negara lainnya di Amerika, yang sesuai aturan mendapat bantuan dana dari negara asing untuk disalurkan pengelolaan taman tersebut,” ujarnya.
Begitu juga TNBG yang luasnya seratusan ribu hektar itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tidak dijumpai di daerah lain, sehingga ditetapkan menjadi taman nasional.
"Sesuai perjanjian, dua taman itu akan terus mendapatkan dana kompensasi dari negara asing ke pemerintah pusat, dengan catatan tidak boleh membuat kebun, penebangan hutan, dan kegiatan lain yang merusak taman dimaksud," tandas politisi Partai Gerindra Sumut ini.
Namun sangat disayangkan, tandas Harun, pihaknya bersama mantan Wagub Sumut Musa Rajekshah sudah berulang-kali menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Menteri Keuangan di Jakarta, untuk membagi DBH oksigen tersebut, tapi hingga kini belum berhasil alias Sumut belum pernah mendapat dana kompensasi oksigen dari kedua taman nasional ini.
Berkaitan dengan itu, tambah Harun, Raker DPRD Sumut telah rekomendasikan perihal tersebut di atas kepada Pj Gubernur Sumut Hasanuddin untuk diteruskan ke pemerintah pusat, agar tuntutan Sumut bisa secepatnya direalisasikan.
"Kita harus mendapatkan dana kompensasi oksigen dari kedua taman nasional itu, sebab Sumut yang memiliki wilayahnya. Jangan terus-terusan Sumut hanya mendapatkan limbahnya saja," ujar Harun sembari menambahkan, masyarakat di sekitar TNGL dan TNBG juga membutuhkan dana CSR, sebab merekalah juga butuh pembangunan dan menjaga secara terus-menerus kearifan lokal.(A4).
