Ratusan Warga Demo Kantor Bupati Deliserdang Desak Soal Pencatatan F-SPTIM

Lubukpakam (SIB)

Ratusan warga yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Deliserdang demo ke Kantor Bupati Deliserdang di Lubukpakam, Kamis (12/10). Mereka menuntut Kadisnaker Deliserdang mencatatkan pimpinan unit kerja (PUK) F.SPTI mereka yang sudah dimohonkan sebelumnya.

Warga menyampaikan aspirasi menggunakan berbagai poster dan juga alat pengeras suara. Mereka dikawal ketat pihak kepolisian dan Satpol PP Deliserdang di pintu gerbang kantor bupati. Para warga tampak saling bergantian menyampaikan orasi.

Salah satu orator, Samuel Manurung pada kesempatan itu meminta harus bertemu dengan Bupati Deliserdang. Sebab tuntutan mereka sudah dimohon tapi belum dapat dipenuhi Kadisnaker Deliserdang, Budi Sinaga.

"Kami mau jumpa sama bupati. Siapa pun bujuk, kami tidak mau selain bupati. Ini persoalan perut Serikat Pekerja di Deliserdang yang mau diselamatkan," kata Samuel saat dinegosiasikan pejabat tertentu untuk mediasi beberapa perwakilan kepada Kadisnaker dan Kabag Hukum Setdakab Deliserdang.

Kabid Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Deliserdang, Ali Tambunan menjumpai mereka. Ali berharap persoalan itu akan dapat diselesaikan dengan baik namun diberi kesempatan beberapa hari.

"Saya bermohon akan menjadwalkan supaya diperbaiki ke depan. Saya rekomendasikan ke bapak Kadis. Beri kesempatan kepada saya tentang legalisasi Serikat Pekerja di SPTI. Beri saya kesempatan dan saya jamin akan terealisasi, izin para Ketua PUK semua," harap Ali.

Namun harapan Ali Tambunan itu tidak dihiraukan massa. Massa meneriakkan akan bertahan sampai malam menunggu Bupati Deliserdang pulang. Tidak berapa lama karena ada negosiasi, perwakilan massa diterima Kadisnaker Deliserdang, Sekretaris Satpol PP Deliserdang, Kabag Hukum dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Samuel menuntut beberapa hal yaitu soal pencatatan dan nyatakan legalitas serikat pekerja mereka.

Budi Sinaga menjawab aspirasi mereka akan ditampung dan segera didalami untuk ditelaah. Sesuai ketentuan yang berlaku persoalan lambang dan logo yang sama (ada yang lain-red) sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan.

"Belum bisa dicatatkan karena ada dua pengurusan F.SPTI yang logo dan lambangnya sama sesuai UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh serikat pekerja. Jadi kami tidak bisa catatkan. Kedua soal legalitas yang diminta tidak dapat dipenuhi sebab bukan ranah dari Dinas Ketenagakerjaan Deliserdang. Jadi mohon bersabar dan kami diberi waktu untuk menelaah ini bersama Kabag Hukum Deliserdang," jawab Budi Sinaga.

Mendengar penjelasan itu, para perwakilan keluar dari ruang rapat dan kembali ke gerbang kantor bupati. Mereka kembali melakukan orasi sambil bernyanyi dan duduk di gerbang kantor bupati. Hingga berita ini dikirim ke redaksi mereka tampak masih melakukan aksi yang dikawal ketat pihak kepolisian dan Satpol PP.(**)