Medan (SIB)
Sosialisasi kegiatan pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) di Kantor Lurah Simalingkar B nyaris berakhir ricuh dan pengusiran warga terhadap petugas proyek yang melakukan pemasangan pipa, Senin (16/10).
Dalam pertemuan yang dihadiri Kasi Trantib Kecamatan Medan Tuntungan Juan Lingga, Lurah Simalingkar B Gunawan Perangin-angin ST MM, perwakilan pemborong proyek Fahmi dan pihak Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), salah seorang warga mempertanyakan tanda pengenal dan izin sebagai konsultan dan kontraktor yang menyatakan bahwa mereka berwenang mengerjakan proyek bernilai lebih dari Rp10 miliar itu.
Alasan warga, Sastra Ginting, bahwa para petugas proyek tidak profesional mengerjakan proyek tesebut. Karena, saat melaksanakan pekerjaan di Kelurahan Kwalabekala, banyak kendaraan yang terperosok ke dalam galian yang mereka buat. Harusnya dilakukan pengerasan terhadap tanah yang sudah digali dengan memakai alat berat.
Namun karena penimbunan dilakukan asal-asalan, banyak sudah kendaraan warga yang menjadi korban di bekas galian tersebut. Bahkan tidak sedikit warga yang tergelincir akibat banyaknya tanah di jalan yang ditinggalkan pihak proyek. Belum lagi debu yang banyak beterbangan akibat pekerjaan proyek itu. “Banyak warga yang rumahnya berada di sekitar proyek, terancam terkena ISPA. Apa tanggungjawab pelaksana proyek,” ujarnya lagi.
Itulah tanda tidak profesionalnya pemborong dan konsultan yang menangani proyek ini. Belum lagi tidak adanya plank proyek yang terpasang sehingga warga tidak bisa mengawasinya. “Kalau memang tidak bisa menunjukkan surat izin dan tanda pengenal, lebih baik pulang saja,” ujarnya seraya menambahkan warga sudah lebih 1 jam menunggu tapi pihak proyek terkesan tidak menghargai warga dengan datang terlambat.
Setelah ditengahi lurah dan Kasi Trantib, barulah kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan warga.Dalam sesi tanya jawab, warga bermarga Gurusinga juga menyatakan sebenarnya mereka tidak keberatan dengan adanya proyek pemasangan pipa tersebut, namun janganlah merugikan warga.
Saat menggali tanah, memasukkan pipa dan menimbunnya kembali, hendaknya langsung dilakukan pengerasan dengan sirtu sehingga tanah tidak lembek dan warga pun tidak kesulitan masuk ke rumahnya. “Pokoknya tanah yang digali, harus dikembalikan dan dipadatkan seperti semula,” ujarnya.
Selain itu, sisa tanah yang ada di jalan hendaknya segera dibersihkan agar tidak menelan korban kendaraan yang tergelincir. Begitu juga, untuk mengurangi debu yang berasal dari tanah itu, hendaknya mobil air melakukan penyiraman dua kali sehari.
Warga lainnya menyebutkan, kalau saat pemasangan pipa ada pohon yang menghalangi, mohon agar ditebang dulu agar nantinya tidak berakibat ke rumah warga sekitar. Termasuk juga kalau menggali di dekat parit, hendaknya diperbaiki dulu parit yang sudah retak agar tidak ambruk nantinya.
Menjawab itu, pihak PUPR dan pemborong menyatakan siap mengakomodir semua keraguan masyarakat. Perwakilan pemborong, Fahmi menyatakan paling lambat tiga hari setelah penggalian akan dilakukan langsung pengerasan tanah agar warga tidak terkendala.
“Kalau janji itu tidak ditepati, silahkan warga menghubungi kami,” ujarnya seraya menyebutkan pihaknya siap kalau warga yang keberatan, menghentikan proyek yang sedang berjalan.
Disebutkannya, pihaknya menggali dengan kedalaman 2 meter. Setelah digali dan dimasukkan pipa, lalu ditimbun dengan dibase dan diratakan dengan alat berat. Kalau ada semen warga yang terkena proyek, maka akan diperbaiki seperti semula. Begitu juga dengan aspal yang terkena akan diperbaiki.
Lurah Simalingkar B Gunawan Perangin-angin dalam kesempatan itu menyatakan semua pembicaraan saat sosialisasi hendaknya dijalankan. “Jangan sampai komplain warga sama kami pihak kelurahan. Mari bersama kita awasi proyek ini agar berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya. (**)
