Medan (SIB)
Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor prihatin mendengar keluhan para purnakarya (pensiunan) perkebunan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) seluruh Indonesia yang hanya menerima gaji pensiun (manfaat pensiun) sebesar Rp175.000 - Rp500.000/bulan.
"Benar-benar sangat memprihatinkan, manfaat pensiun hanya Rp175.000/bulan. Masa cuma segitu. Sudah saatnya masalah ini menjadi perhatian pemerintah," ujar Afriansyah Noor dalam pidatonya saat membuka Kongres I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FKPPN, Senin (30/10) di Hotel Saka Medan.
Dalam Kongres I FKPPN yang dihadiri seluruh pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) se-Indonesia ini, juga terlihat hadir Ketua Umum DPN FKPPN Drs HN Serta Ginting, Direktur SDM Holding PTPN H Seger Budiharjo, Dirut Dana Pensiun (Dapen) Perkebunan Edward Sinaga, Ketua SP-BUN PTPN III Ir Rina Tanjung
Wamen Ketenagakerjaan RI menambahkan, sudah saatnya pemerintah menyelesaikan kewajibannya atas hak-hak purnakarya perkebunan di saat para mereka tidak lagi bekerja, guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. "Betapa menderitanya para purnakarya, di saat mereka tidak lagi bekerja, sangat sedikit mendapatkan manfaat pensiunan. Di sini saya selaku pemerintah berkewajiban mengingatkan, agar persoalan rendahnya dana pensiunan tersebut diselesaikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN FKPPN Drs HN Serta Ginting dalam sambutannya juga berharap kepada Wamen Ketenagakerjaan RI dan Dirut Holding PTPN H Seger Budiharjo dan Dirut Dapenbun Edwin Sinaga untuk memperhatikan nasib pensiunan perkebunan tersebut yang sangat menderita akibat kecilnya dana pensiun.
Ditambahkan mantan anggota DPR RI ini, 127.000 purnakarya perkebunan yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdaftar di Dapen Bun, sangat berharap agar persoalan rendahnya dana pensiun segera diatasi, guna memenuhi kebutuhan para purnakarya."Pensiun perkebunan sangat tidak layak dan jauh dari kesejahteraan, karena hanya Rp175.000/bulan, sehingga perlu perhatian serius dengan meninjau kembali besarannya, agar kehidupan para pensiunan bisa terjamin," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Serta juga mengajak seluruh purnakarya PTPN seluruh Indonesia untuk tetap membangun komunikasi dengan manajemen PTPN dan tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para purnakarya perkebunan.Namun demikian, tambah Serta, jika ada upaya, kepedulian, itikad baik serta langkah dan kebijakan manajemen memperhatikan kesejahteraan purnakarya, FKPPN akan mengapresiasi dan mendukungnya.
"Holding PTPN diyakini mengetahui kecilnya manfaat pensiun yang diterima para purnakarya dan setiap PTPN juga berbeda-beda besaran nilainya, sehingga dari atas podium ini kami berharap ke depan ada kebijakan yang pro kepada purnakarya untuk menaikan manfaat pensiun," katanya.
Ditambahkan Serta, FKPPN lahir untuk memahami, berbagai persoalan yang ada saat ini, yang merupakan imbas dari peninggalan terdahulu, namun bagaimanapun manajemen holding saat ini mestilah punya kewajiban menyelesaikan hak-hak purnakarya, sesuai hati nurani.
"FKPPN berdiri, karena organisasi yang ada di perkebunan saat ini kurang maksimal mengurus nasib para purnakarya, tapi hanya mengutip iuran tanpa memperjuangkan hak-hak karyawan," tegas Serta Ginting yang kala menyampaikan sambutan tetap menggunakan simbol FKPPN.
Di akhir pidatonya, Serta Ginting mengajak seluruh keluarga besar FKPPN yang akan bermusyawarah dalam Kongres I FKKPN untuk memilih kepengurusan baru, juga mengevaluasi kepemimpinannya, dan dirinya menyatakan siap diganti dan dipilih kembali melanjutkan roda organisasi. (**)
