Medan (SIB)
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang diikuti seluruh FKUB Kabupaten/Kota se-Sumut di Hotel Madani Medan, Jumat dan Sabtu (8-9/12), menyikapi kondisi terkini jelang Pemilu 2024.
Rakorda menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang disampaikan Ketua FKUB Sumut Dr H Abd Rahim MHum pada penutupan Rakerda, Sabtu (9/12). Rekomendasi tersebut; 1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama. Oleh karena itu perlu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh seluruh warga beragama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
2. FKUB sebagai mitra pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama senantiasa berusaha menjalankan tugas-tugasnya guna memelihara kerukunan, toleransi, menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024.
3. Secara sosiologis acap kali agama memicu konflik di tengah-tengah masyarakat yang berbilang kaum atau heterogen. Oleh sebab itu FKUB sangat berkepentingan untuk menangkal segala macam tindakan yang berpotensi merusak toleransi, kerukunan dan keharmonisan masyarakat
4. Mengingat ke depan merupakan bulan-bulan di mana suhu politik nasional semakin meningkat seiring dengan pelaksanan Pilpres dan Pileg, maka FKUB se-Sumatera Utara bertekad tampil di garda terdepan menyejukkan suasana batin para warga pemilih, seraya menjaga dan merawat kerukunan umat beragama meski berbeda pilihan.
5. Adanya adu domba dan penodaan agama yang muncul akhir-akhir ini di media sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok maupun individu terhadap agama tertentu yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan masyarakat, maka perlu FKUB lebih tanggap di daerahnya masing-masing seraya memberikan pencerahan kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan doktrin Pancasila dan ajaran agama yang dianutnya.
6. Untuk mengoptimalkan tugas-tugas FKUB dalam memelihara kerukunan di daerah-daerah, sangat diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, terutama dalam hal penganggaran dalam APBD yang memadai untuk pendanaan operasional FKUB di daerah masing-masing.
7. FKUB Provinsi Sumatera Utara akan menyurati bupati dan wali kota se- Sumatera Utara untuk memberikan dukungan moral terhadap keberadaan FKUB di daerah-daerah agar Pemkab dan Pemkot tahun demi tahun senantiasa mendukung program-program FKUB di daerah masing-masing. (**)
