Baskami Kecewa Tren Korupsi di Sumut 2023 Meningkat, Capai 80 Kasus dan 154 Terdakwa

Medan (harianSIB.com)

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kecewa melihat tren jumlah kasus korupsi di Sumut pada tahun 2023 mengalami peningkatan, mencapai 80 kasus dengan 154 terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan.

"Dalam catatan Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDAR), angka tersebut meningkat signifikan di banding tahun 2022, yang hanya 50 kasus dengan 106 terdakwa," kata Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (29/12/2023), di DPRD Sumut.

Dalam kasus korupsi di 2023 tersebut, tambah Baskami, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp152 miliar yang anggarannya bersumber dari APBD dan APBN, serta dari dana pajak pendapatan.

Untuk lebih menekan angka kasus korupsi ini, Baskami mendesak Inspektorat Sumut agar memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar tidak ada lagi celah bagi oknum pejabat maupun ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan "pencolengan" uang negara.

Selain itu, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut ini, pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga harus lebih ketat melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, sehingga bisa mencegah timbulnya tindak pidana korupsi oleh oknum aparat pemerintah daerah.

"Dengan demikian, akan tercapai tujuan organisasi dan tata kelola pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," katanya.

Baskami juga menjelaskan, efektivitas SPIP dalam rangka pengawasan intern yang dilakukan bergantung pada komitmen yang kuat dari para kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati/wali kota dan kepala desa yang menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).

Berkaitan dengan itu, Baskami meminta seluruh aparat pemerintah untuk mematuhi aturan dan meningkatkan integritas, guna menyongsong Indonesia yang unggul di segala bidang sekaligus memiliki komitmen kuat untuk tidak korupsi di setiap instansi di pemerintahan.(**)