Ketua Aspatan Sumut Ajak Petani dan Pedagang Awasi Caleg “Main” Politik Uang di Pemilu 2024

Medan (SIB)

Ketua DPD Assosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM mengajak seluruh petani dan pedagang yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya untuk mengawasi Caleg (calon legislatif) yang menggunakan politik uang dalam Pemilu 14 Februari 2024, demi terciptanya pesta demokrasi rakyat yang jujur, adil dan bersih.

"Perlu ditegaskan, pemberi dan penerima uang dalam jual beli suara pada Pemilu 2024 harus ditindak tegas dengan hukuman kurungan badan. Jangan ada pembiaran, karena dengan membagi-bagi "isi tas" identik dengan racun yang membunuh demokrasi. Tindakan seperti ini harus dilawan," tegas Toni Togatorop kepada wartawan, Kamis (2/1) di Medan.

Mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut ini menegaskan, saatnya Indonesia menerapkan demokrasi yang "natural" tanpa dinodai dengan jual beli suara, sehingga para pemimpin bangsa ataupun Caleg yang nantinya mengisi lembaga legislatif benar-benar berkualitas, bukan mengandalkan "isi tas".

"Jangan kita biarkan orang-orang yang mengandalkan duit, tapi tidak berkualitas menguasai lembaga legislatif. Sudah saatnya diberi kesempatan kepada rakyat untuk berdemokrasi yang jujur dan bersih, tanpa dinodai dengan politik uang," ujar Toni sembari mengajak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku politik uang tersebut.

Penasehat sejumlah kelompok tani di Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Deliserdang ini bahkan mengingatkan penyelenggara Pemilu dan aparat kepolisian, untuk menolak ajakan Caleg melakukan persekongkolan jahat untuk menambah suara dengan cara mengandalkan uang ataupun politik uang.

Toni dalam kesempatan ini mengungkapkan kesedihannya, terkait banyaknya masyarakat miskin dan petani sangat berkeinginan maju menjadi Caleg, tapi terkendala karena "isi tas" tidak ada dan mereka tersingkir dan tidak bisa bertanding di Pemilu 2024, sehingga panggung Caleg hampir 90 persen dikuasai pengusaha, mantan dan anak pejabat serta orang-orang berduit.

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Hanura Sumut ini mendesak KPU, Bawaslu, DKPP dan Polri untuk tanggap terjadinya "riak-riak" di tengah masyarakat, karena saat ini sudah mulai adanya tawar-menawar harga untuk jual beli suara di lapangan, sehingga diperlukan penyelidikan secara seksama, untuk selanjutnya diberi sanksi tegas.

Menyikapi situasi ini, Toni sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah kelompok tani binaannya dan semuanya sepakat diterjunkan ikut mengawasi permainan politik uang di wilayahnya masing-masing, agar pesta demokrasi rakyat kali ini tidak terlalu parah kecurangan maupun politik uang.

"Seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi pemuda dan organisasi berbagai profesi, para tokoh agama, masyarakat dan lainnya sebaiknya terus mengawasi mengawasi jalannya demokrasi ini, agar tidak terjadi kecurangan di lapangan," tambahnya.(**).