Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut meminta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) agar dalam penyaluran bantuan senilai Rp 8 juta per hektare untuk petani yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan hama, harus tepat sasaran, agar petani bisa melanjutkan aktivitasnya menanam kembali.
Hal itu ditegaskan anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Frans Dante Ginting dan anggota DPRD Sumut Dapil wilayah Tapanuli Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Rabu (21/2), melalui telepon dari Medan.
"Dari pemberitaan Harian SIB, Rabu (21/2), kita membaca adanya pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut akan melanjutkan penyaluran bantuan senilai Rp 8 juta per hektare untuk petani yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan hama. Tentu sangat kita apresiasi dan kita ingatkan dalam penyaluran bantuan ini, jangan salah sasaran," kata Frans Dante Ginting.
Perlu diketahui, tandas politisi Partai Golkar ini, akibat terjangan banjir, cuaca kekeringan dan mengganasnya hama tanaman, para petani khususnya di Sumut banyak mengalami gagal panen serta menderita kerugian besar, sehingga untuk melanjutkan aktivitasnya menjaga ketahanan pangan, sangat dibutuhkan suntikan dana dari pemerintah.
"Di Kabupaten Karo saat ini, petani banyak mengeluh akibat gagal tanam, disebabkan faktor cuaca kemarau panjang, sehingga sebagian besar petani jagung di berbagai kecamatan, terpaksa menunda penanaman. Dengan sendirinya, jelas merugikan para petani," tandas Frans Dante.
Sementara itu, Viktor Silaen berharap kepada Kemenko PMK agar memerhatikan para petani di wilayah Tapanuli yang baru-baru ini mengalami gagal panen, akibat diterjang banjir bandang dari atas bukit yang sudah gundul, sehingga ribuan hektar areal pertanian hancur dan rumah penduduk juga rata dengan tanah.
"Kita tahu pada akhir tahun 2023, banjir bandang melanda Kenegerian Sihotang Kabupaten Samosir, areal pertanian hancur, korban meninggal satu orang, rumah penduduk hancur. Kemudian disusul banjir bandang menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan," tandas Viktor.
Berkaitan dengan itu, Viktor berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenko PKM mendata seluruh daerah di Sumut dalam penyaluran bantuan senilai Rp 8 juta per hektare untuk petani yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan hama tersebut. Jangan hanya pendataan berpusat di Pulau Jawa saja, tapi harus merata ke seluruh daerah.
"Dalam hal ini, Pemprov Sumut Cq Dinas Pertanian Sumut maupun kabupaten/kota harus ikut jemput bola, untuk merebut dana bantuan tersebut, agar petani di daerah ini bisa terbantu. Jangan biasakan kita hanya sebagai penonton, tapi harus bisa mendapatkannya," tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.
Seperti diberitakan SIB, Rabu (21/2), Kemenko PMK Muhadjir Effendy menggelar rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (19/2) membahas terkait gagal panen akibat banjir, pada 2023 dan terdampak kekeringan dan hama, serta telah menyiapkan dana hingga Rp200 miliar untuk bantuan dan setiap petani memperoleh Rp 8 juta/hektare.
"Tidak hanya sebatas usul karena banjir, tapi juga karena kekeringan dan hama. Preminya Rp 10 juta per hektare, yang diusulkan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita,” pungkasnya. (**)
