DPRD SU: Dinas PUPR Sumut Perlu Libatkan KPK dalam Tim Ahli Audit Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun

Medan (harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mengingatkan Dinas PUPR Sumut agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim ahli independen mengaudit progres dan mutu proyek pembangunan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.

KPK dinilai perlu dilibatkan agar jangan sampai tim ahli yang ditunjuk nantinya mudah "masuk angin".

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani Sosialisasi Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan
• DPRD Sumut Apresiasi Langkah Tegas Kejagung Sita 47 Ribu Ha Lahan PT Torganda

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan dan anggota Komisi B Ebenejer Sitorus, kepada wartawan, Minggu (12/5/2024), melalui telepon, di Medan, menanggapi pernyataan Kadis PUPR Sumut Mulyono di Harian SIB, Sabtu (11/5), terkait akan diturunkannya tim ahli independen memverifikasi progres pekerjaan di lapangan.

"Kita sangat setuju terhadap langkah yang akan dilakukan Dinas PUPR Sumut menurunkan tim ahli independen untuk memverifikasi progres pekerjaan proyek multiyears di lapangan. Tapi perlu digaris-bawahi, jangan sampai tim ahli independen itu nantinya gampang masuk angin," tandas Poaradda.

Baca Juga:

• Manaek Hutasoit: Guru dan Siswa/Siswi SMA Negeri 2 dan 3 Lintong Nihuta Resah Akibat Halaman Sekolah Berlumpur
• H Buyung Syukuran Atas Pelantikan Tiga Anaknya Jadi Bupati Labura, Ketua DPRD Sumut dan Anggota DPR RI

Bagi politisi PDI Perjuangan Sumut ini, untuk mengaudit progres proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini harus benar-benar ditangani ahlinya dan diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, agar hasil auditnya benar-benar fair.

"Banyak pihak mencurigai pelaksanaan proyek multiyears ini sarat dengan pelanggaran hukum, mulai dari awal penandatanganan hingga terlaksananya pekerjaan fisik di lapangan selama dua tahun anggaran (2022 dan 2023). Sekarang saatnya dibuktikan melalui audit total. Apakah ada penyalahgunaan anggaran atau tidak," tandas Poaradda.

Berkaitan dengan itu, tambah Ebenejer Sitorus, pihaknya sangat berharap agar tim ahli independen yang bertugas mengaudit progres proyek multiyears tersebut melibatkan DPRD Sumut, Kejati Sumut, Polda Sumut maupun KPK agar hasilnya benar-benar independen dan transparan.

Ebenejer Sitorus (Foto: Dok/Firdaus)

"Jika ikut dilibatkan perwakilan dari KPK, hasilnyap pun tidak lagi diragukan masyarakat dan tentunya benar-benar bersih alias tidak mudah masuk angin," tandas Ebenejer sembari meminta pimpinan DPRD Sumut mendorong Pj Gubernur Sumut Hassanudin untuk meminta kepada KPK ikut dalam tim ahli independen nantinya.

Ebenejer yang juga politisi Partai Hanura ini menyakini, kalau perwakilan KPK ikut masuk dalam tim audit independen, dipastikan hasilnya bisa diterima semua pihak, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Sumut maupun pelaksana proyek, seperti PT Waskita Karya dan rekanan Kerja Sama Operasional (KSO) PT SMJ dan PT Pijar Utama.

Seperti diberitakan SIB, Sabtu (11/5), Kadis PUPR Sumut Mulyono mengatakan, setelah adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak antara Dinas PUPR dengan PT Waskita Karya, PT Pijar Utama dan PT SMJ (selaku pelaksana proyek) untuk mengakhiri pekerjaan proyek multiyears Rp2,7 triliun di lapangan, untuk selanjutnya akan menurunkan tim ahli independen memverifikasi progres pekerjaan.

Kadis berharap dengan adanya tim ahli ke lapangan, maka diketahui berapa jumlah yang harus dibayar Pemprov Sumut kepada KSO.

"Kalau ada kelebihan pembayaran maka pihak kontraktor akan membalikkannya sedangkan bila ada kekurangan Pemprov Sumut akan menambahinya.(**).