Nikson Nababan Daftar Jadi Balon Gubernur Sumut ke DPW PPP Sumut

Medan (harianSIB.com)
Mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dr Nikson Nababan MSi mendaftarkan diri menjadi bakal calon (balon) Gubernur Sumut periode 2024-2029 ke DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut, Sabtu (18/5/2024), di Medan.

Dalam pendaftaran tersebut, Nikson Nababan bersama timnya menyerahkan berkas ke Kantor DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh Medan, diterima Ketua Tim Penjaringan Cagub Sumut PPP 2024, Jhonson Sihaloho, didampingi Sekretaris Akhyar Adlani, Kepala Sekretariat Muhammad Soleh, disaksikan Wakil Ketua PPP Sumut Syahrul E Siregar dan Fitri Siswaningsih.

Nikson Nababan sangat berharap adanya dukungan dari PPP, sebab partai berlambang Ka'bah itu ada hubungan silaturahmi politik dengan PDI Perjuangan, karena sama-sama pernah "ditindas" di zaman orde baru.

Baca Juga:

• Pererat Silaturahmi, DPC PPP Sergai Buka Puasa Bersama dengan Kader dan Simpatisan
• Satika - Sarlandy Daftar ke KPU Taput Diiringi Tarian Tradisional

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Cagub PPP Sumut, Jhonson Sihaloho, mengatakan, Nikson Nababan merupakan Balon Gubernur Sumut yang baru pertama mendaftar ke PPP Sumut.

"Berkas Pak Nikson akan kita proses dan secepatnya dikirim ke DPP PPP di Jakarta, guna direkomendasikan," jelas Jhonson.

Baca Juga:

• Pilgub Sumut 2024: PDIP akan Berikan Kejutan
• Ketua Rembuk Pemuda Sumut: Demokrasi Terjaga dengan Lebih dari Satu Paslon

Diakuinya, pihaknya sudah lama melirik dan mengenal karakter Nikson, karena sudah berpengalaman dan berhasil membangun Taput selama dua periode jadi bupati.

Jhonson menyampaikan apresiasinya atas pendaftaran Nikson dan langkah tersebut menjadi contoh perlunya kerja sama antar partai politik untuk membangun Sumut, mengingat Nikson merupakan kader PDI Perjuangan yang bisa mengusung kader sendiri di Pilgub Sumut.

Seusai mendaftarkan diri, menjawab pertanyaan wartawan, Nikson mengaku sangat serius ikut kontestasi Pilgub Sumut 2024. Keseriusan itu didorong niat yang tulus, sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat Sumut melalui program pembangunan sistem bottom up (dari bawah), yakni "desa kuat, kota maju dan negara berdikari".

Peraih gelar doktor (S3) Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan IPDN itu lebih lanjut menjelaskan, desa harus dimerdekakan, karena di desa menyimpan banyak potensi material dasar (row material), yang bisa dikembangkan dengan konsep hilirisasi.

"Sebenarnya state (negara) awal itu desa dan di desa itu ada row material. Desa itu harusnya menjadi pusat pertumbuhan, kita harus membangun desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga row material itu bisa kita lakukan hilirisasi," jelas Nikson.

Berkaitan dengan itu, jelasnya, yang harus dituntaskan terlebih dahulu smart villagenya, kemudian smart citynya, sebab jika desa itu sudah kuat, pasti kota maju, karena produksi desa melalui hilirisasi, sehingga akan melahirkan negara berdikari.

"Untuk merealisasikannya, harus menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi, praktik suap dan pungutan liar dengan menjadikan slogan Sumut (Semua Urusan Mesti Tuntas)," tegasnya.(**)