DPRD Deliserdang Minta Ketegasan Aparat Hukum dan PTPN II Soal Lahan di Percut Seituan

Lubukpakam (harianSIB.com)
Sekretaris Komisi I DPRD Deliserdang yang membidangi pertanahan, H Rakmadsyah SH meminta ketegasan PTPN II dan aparat hukum untuk segera menyelesaikan persoalan lahan di Kecamatan Percut Seituan.

Menurut dia, sudah banyak persoalan yang kerap menimbulkan bentrok akibat persoalan lahan yang belum tahu Hak Guna Usaha (HGU) atau eks HGU.

"Saya sudah berkali-kali menyatakan dalam konferensi pers saya, bahwa harus ada ketegasan pihak pemerintah terutama PTPN II dan aparat-aparat hukum. Untuk menyampaikan kepada masyarakat dan menyosialisasikan sebenarnya yang mana lahan-lahan HGU dan yang mana lahan eks HGU agar masyarakat tidak membabi buta," kata Rachmadsyah, saat diwawancarai di Lubukpakam, Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga:

• DPRD Deliserdang Serahkan Dokumen Dugaan Kebocoran PAD Rp 50,9 Miliar ke Kejaksaan
• Perdana, DPRD Deliserdang Sembelih 3 Ekor Sapi pada Idul Ahda 1446-H

Dikatakannya, tidak adanya ketegasan dalam persoalan lahan ini yang terkesan seperti ada pembiaran sehingga membuat warga kerap membabi buta. Sebab, kelompok tani merasa ada lahan yang tidak dikelola dengan baik, maka dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan sebagainya. Bahkan mereka berharap lahan itu dapat dimilikinya.

"Nah, tidak tahu mereka status lahan tersebut HGU atau eks HGU. Tapi inilah buktinya kenyataan di lapangan. Ketegasan pemerintah yang tidak ada dalam hal ini. Sehingga dalam kesekian kalinya baku hantam menewaskan beberapa orang dan membuat luka berat puluhan orang terjadinya bentrokan fisik. Antara pihak dari organisasi kemasyarakatan pemuda yang dianggap preman maupun dari yang lain-lainnya," tutur politisi PKB tersebut.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Deliserdang Purwaningrum: Pajak untuk Pembangunan, Bukan untuk Diboikot
• Ketua PP Deliserdang Minta Usut Tuntas Motif Pembacokan Jaksa dan ASN Kejari Deliserdang

Hal itu, menurutnya, tidak bisa dibiarkan. Sebab, akan terjadi persoalan terus yang akan menjadi bom waktu dan suatu saat akan meledak. Hal ini hendaknya segera diantisipasi.

"Bila berlarut tentu akan menjadi bom waktu bagi kita semua, sehingga akan sangat menyulitkan bila sudah terjadi bom waktu yang akan meledak. Saya H Rakmadsyah yang membidangi pertanahan, meminta dengan tegas kepada seluruh aparat hukum bekerja sama dengan PTPN 2 untuk dapat bekerja sama segera mengamankan menyosialisasikan hal-hal ya yang tidak jelas ini," katanya.