Ketua DPRD Diingatkan Tidak Sekadar 'Menembak' Eksekutif Melalui Media

Medan (harianSIB.com)
Terkait makin riuhnya pembicaraan tentang kebijakan pemberlakuan parkir berlangganan di Kota Medan, Ketua DPRD Medan Hasyim diingatkan untuk tidak hanya sekadar men-shoot ("menembak") pihak eksekutif melalui media.

"Tetapi panggillah untuk berkonsultasi," sebut pengamat kebijakan publik, Sohibul Ansor Siregar, ketika dihubungi Jurnalis SIB News Network (SNN) melalui WhatsApp (WA), di Medan, Jumat (19/7/2024).

Dikatakannya, dari penyataan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis kepada media baru-baru ini, diketahui pelaksanaan kebijakan parkir perlangganan di Kota Medan masih terbentur dengan beberapa kesimpangsiuran. Karena itu, wajar jika di sana-sini terjadi resistensi.

Baca Juga:

• Massa JMI Demo di Kantor Wali Kota Medan, Minta Pembangunan Mushola Diusut
• 2 Residivis Curanmor di Simalungun Ditangkap Polisi

Ketua DPRD Medan sendiri, Hasyim, menurut berita Harian SIB menyatakan penolakannya disebut telah menyetujui, karena faktanya kebijakan memberlakukan parkir berlangganan itu sepihak atau belum dibicarakan sebagai keputusan bersama (eksekutif dan legislatif) dengan pewadahan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Sohibul yang akademisi itu, mungkin faktor keterburu-buruan menjadi masalah utama. Harusnya kajian mendalam mampu menghitung semua faktor kendala dan lazimnya hal itu baru diketahui jika sosialisasi dan bahkan simulasi dilakukan dengan sempurna.

Baca Juga:

• Viral di Medsos, Pembelian BBM Pertalite 2 Jerigen VS Puluhan Jerigen di SPBU
• Fakta atau Hoaks? Patrick Kluivert Dikabarkan Mundur Usai Kekalahan Timnas

Pada segi lain, lanjutnya, pemerintah mestinya paham setiap perubahan kebijakan pasti berdampak pada kehidupan masyarakat.

"Sebagai sebuah entitas, masyarakat tidak sama dalam pengetahuan dan orientasi. Karena itu tak mengherankan jika akan selalu ada yang melihat kebijakan ini merugikan, baik kepada dirinya maupun kepada pemerintah. Sebaliknya akan ada yang berpendapat sebaliknya.

"Di sinilah pemerintahan demokratis sangat menghargai makna dan manfaat konsultasi publik. Namun di Indonesia banyak elit yang merasa kekuasaannya otomatis bermakna ke-smart-an (smart-cerdas). Padahal kekuasaan tidak identik dengan keahlian," sebut Sohibul. (**)