
Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi ’98 Picu Kecaman Publik
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
SK berisi mandat menjadi pengurus masa bakti 2024- 2029. Di kepengurusan tersebut ada sejumlah nama yang dikenal ahli bidang teknisi pendingin ruangan.
Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asisi Nanang Hendra Wardana diwakili Ari Nizam SH MM pada arahannya meminta, Asisi bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya yang memiliki irisan langsung dengan dunia profesional Asisi.
"Kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuka akses semaksimalnya pada Asisi. Mulai dari memberi peluang berkarier hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)," ujarnya.
Baca Juga:
Pria yang membidangi urusan hukum di DPP Asisi itu mengatakan, persoalan bangsa yang di dalamnya adalah Asisi ke depan tak semata soal profesionalisme tapi persamaan hak dalam mendapatkan akses pekerjaan.
"Kementerian atau institusi apapun idealnya memprioritaskan pekerjaan pada Asisi Nusantara. Cara itu dimaksudkan agar anggota dapat menerapkan ilmunya dan ikut serta membangun kewilayahan sesuai bidang dan keahliannya," ujar pria yang membidani Asisi Nusantara di Indonesia yang dimulai dari Jalan Amaliun Medan tersebut.
Baca Juga:
"Kalau istilah Medan, joinlah sama pemuda setempat (PS) agar tak ada dusta di antara kita dan kita apa kan provinsi ini biar apa kalilah pertemanan itu," tegasnya.
Prosesi pengukuhan diawali pembacaan SK oleh Rudy Haya Wakano dan pengukuhan ditandai dengan penyerahan pataka serta atribut organisasi.
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
Asahan(harianSIB.com)Tiga orang pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) di p
Sergai(harianSIB.com)Polres Serdangbedagai (Sergai) mengamankan seorang sopir angkutan umum (angkot) jurusan MedanTebingtingi dari perusaha
Jakarta(harianSIB.com)Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegas
Jakarta(harianSIB.com)KPK mengendus adanya pembelian jet pribadi melalui hasil korupsi dari penggunaan dana penunjang operasional dan progra