DPRD SU Desak Mendag RI Segera Cabut Permendag Soal Impor Wortel "Bunuh" Petani Lokal

Medan (harianSIB.com)
Anggota Komisi A DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) RI segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.27 Tahun 2020 tentang impor wortel, karena kebijakan impor tersebut "membunuh" para petani wortel lokal.

"Akibat dibebaskannya impor wortel masuk ke Indonesia, kini wortel dari Cina dan Vietnam membanjiri pasar, sehingga harga wortel lokal turun drastis ke titik terendah dari sebelumnya Rp4.000/Kg menjadi Rp1000/Kg. Petani lokal mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut," ujar Salmon Sagala kepada wartawan, Senin (19/8/2024) melalui telepon di Medan seusai menerima pengaduan petani wortel dari Karo.

Diakui Salmon, kualitas wortel impor memang terlihat bagus ketimbang wortel lokal, namun rasa wortel lokal, jauh lebih enak. Mungkin saja, dikarenakan warnanya lebih cerah, para pembeli di Indonesia rame-rame memburu wortel impor.

Baca Juga:

• Kajati Sumut Idianto SH Pamit ke Ketua DPRD SU Erni Aryanti Sitorus
• Viktor Silaen Sambut Positif Rencana Pelantikan Ir Togap Simangunsong Jadi Sekdaprov Sumut

"Jadi kebijakan pemerintah membuka kran impor dari China dan Vietnam ini telah menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan petani dan pengusaha lokal, sehingga pemerintah Indonesia perlu melahirkan kebijakan yang memihak petani wortel, dengan mengkaji ulang Permendag No27/2020," tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan pengaduan para petani, ujar Salmon, saat ini harga wortel lokal cabutan ladang dari Tanah Karo sangat murah, yakni hanya Rp1000/Kg dan diperkirakan akan terus menurun hingga beberapa bulan ke depan, karena stok di gudang pendingin full wortel, imbas masuknya wortel impor tersebut.

Baca Juga:

• Anggota DPRD SU Irham Buana Nasution Diteror di Belawan, Kaca Mobilnya Pecah Dilempar OTK
• Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Sumut Asal Dapil 4

"Petani juga mengakui, beberapa tokeh sudah memberikan panjar ke petani wortel untuk dibeli, tapi hingga kini belum dicabut dan dilunasi, mengingat harga sangat anjlok, kalau dicabut hanya membuat kerugian makin bengkak, upah cabut pun tidak tertutupi," tambah Salmon.

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Permendag ini, ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan merugikan para petani dan pengusaha wortel di Kabupaten Karo.

Berkaitan dengan itu, Salmon Sagala mendesak Menteri Perdagangan untuk segera mencabut Permendag No27 Tahun 2020 tersebut, demi menyelamatkan petani wortel dari kebangkrutan, yang saat ini mengalami masa lemah karena sempat gagal panen, karena mendapat bibit palsu dari Jawa.(**).