Ketua DPRD SU Kumpulkan Seniman dan Budayawan Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan

Medan (harianSIB.com)

Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi mengumpulkan para seniman dan budayawan, anggota sanggar, komunitas seni, akademisi, guru sekolah dan jurnalis, untuk menyerap aspirasi, guna pengayaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan yang saat ini digodok lembaga legislatif.

Melalui kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) yang dilakukan Sutarto dengan mode saresehan ini, dilakukan dialog secara dua arah untuk mendapatkan berbagai masukan, agar Ranperda Pemajuan Kebudayaan dapat disempurnakan.

"Ranperda ini sudah tahap finalisasi, kita mau Perda Pemajuan Kebudayaan ini menjadi payung hukum dalam hal perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan serta kesenian," ujar Sutarto kepada wartawan, Jumat (13/9/2024), di DPRD Sumut, seusai melakukan Sosper.

Baca Juga:

• Perda RPJMD 2025-2029 Disahkan, Wabup Adlin Tambunan Apresiasi DPRD Sergai
• Ranperda APBD Diserahkan, Realisasi PAD Deliserdang Tahun 2024, Rp 1,1 Triliun

Sutarto mengajak semua pihak untuk menyebarkan peraturan tersebut ke seluruh pelosok Sumut, terutama untuk generasi muda, agar pelestarian seni budaya dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, online dan media lainnya.

Sementara itu, Sastrawan dan Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Idris Pasaribu menyayangkan perlakuan berbeda pemerintah daerah terhadap pelaku seni dan budaya di Sumut.

Baca Juga:

• Dr Sutarto MSi : Kenaikan Tarif Ojol Jangan Jadi Beban Masyarakat
• Anggota DPRD Simalungun Menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Ditetapkan Jadi Perda

"Di Jawa, Bali dan daerah lainnya, ketika Perda ini mau dirancang pemerintah, seniman dan budayawan diundang untuk ikut berdiskusi," sebut Idris sembari menambahkan, di Sumut, pemerintah terkesan tidak melibatkan seniman dan budayawan ketika merancang Perda Pemajuan Kebudayaan.

Mungkin saja, tambah Idris, pemerintah kurang mengerti tentang seni murni dan seni pertunjukan, tapi mereka berbicara tentang rencana pemajuan Kebudayaan. Hal ini terkesan aneh, tiba-tiba Ranperda ini sudah sampai ke DPRD Sumut, tanpa melibatkan para seniman dan budayawan.

Idris mengakui, cerminan keberpihakan Pemprov Sumut terhadap kebudayaan masih sangat minim, mengingat APBD di Sumut hampir hampir Rp15 triliun. Tapi untuk dana pelatihan kebudayaan di Sumut, tidak sampai dianggarkan Rp1 miliar, atau tidak mencapai satu persen dari total APBD.

"Di Sumut seniman dan budayawan kurang dihargai. Berbeda dengan di Riau, Jambi, atau daerah lainnya. APBD pembinaan di daerah itu lebih dari Rp50 miliar ," katanya sembari mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumut atas nasib para pegiat budaya.(*)