Viktor Silaen "Warning" PT PGN Penuhi Kebutuhan Gas Industri Sebelum Terjadi PHK Massal

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM memberi "warning" PT Perusahaan Gas Negara (PGN) segera memenuhi kebutuhan gas industri di Sumut yang saat ini sedang mengalami krisis pasokan gas, sebelum perusahaan tersebut berhenti operasional yang secara automatis akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

"Ini warning bagi PT PGN untuk segera mengatasi krisis gas di Sumut, karena dampak yang ditimbulkannya sangat serius. Bisa mengancam penutupan sejumlah perusahaan industri dan PHK besar-besaran," kata Viktor Silaen kepada SIB News Network (SNN), Jumat (18/10/2024), di DPRD Sumut, menanggapi aksi unjuk rasa di DPRD Sumut atas terjadinya krisis gas industri di Sumut.

Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, krisis gas tersebut tentu saja akan menimbulkan efek domino bagi perekonomian regional, seperti meningkatnya tingkat pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat dan penurunan investasi serta bisa memicu peningkatan angka kejahatan.

Baca Juga:

• Sidak ke Dua Perusahaan Industri, DPRD SU Temukan Pelanggaran K3
• DPRD SU Dukung Ajakan Gubernur Sumut Bebaskan Narkoba di Momen Bulan Kemerdekaan RI

Berkaitan dengan itu, Viktor mendesak pemerintah pusat harus segera turun tangan, baik melalui Kementerian ESDM maupun BUMN, untuk memastikan pasokan gas ke Sumut dapat dioptimalkan. Jika diperlukan, bisa dilakukan pengalihan sementara pasokan gas dari wilayah lain yang surplus.

Selain itu, tambahnya, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk subsidi energi sementara atau insentif pajak untuk perusahaan yang terdampak langsung krisis gas. Hal ini dapat membantu mereka tetap bertahan tanpa harus melakukan PHK besar-besaran.

Baca Juga:

• Fetra Tumanggor Somasi Perusahaan atas PHK Sepihak
• Gubernur Sumut Ajak TNI, Polri, Jaksa dan DPRD SU Habisi Peredaran Narkoba di Sumut

"PT PGN dan pemerintah bisa mempercepat implementasi energi alternatif (seperti LNG impor atau energi terbarukan) untuk menutupi kekurangan pasokan gas hingga situasi stabil. Mengalihkan sementara ke bahan bakar minyak (BBM) dengan harga subsidi, juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk sementara waktu," ujar mantan Sekretaris Fraksi Golkar ini.

Jika pasokan gas masih terus terbatas, kata anggota dewan Dapil Tapanuli ini, distribusi bisa diatur berdasarkan prioritas kebutuhan industri yang paling penting, seperti industri yang menyediakan kebutuhan pokok atau yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, agar tidak terjadi PHK massal.

Yang terpenting saat ini, kata Viktor, untuk menutup kekurangan pasokan gas dalam jangka pendek dan panjang, PGN dan pemerintah segera melakukan investasi dengan perusahaan internasional yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur, karena investasi asing dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas pasokan gas.

"Perlu menjadi perhatian serius, jika krisis ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan situasi sosial dan ekonomi di Sumut akan memburuk secara signifikan, dengan PHK besar-besaran yang akan berdampak pada stabilitas masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Semua pihak harus terlibat untuk mencegah skenario terburuk tersebut," katanya.(*)