Bawaslu Sumut Perkuat Pengawasan Ekstra Pilkada Lawan Kotak Kosong

Medan (harianSIB.com)

Untuk pastikan proses demokrasi dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berjalan sesuai dengan regulasi sekaligus untuk memperkuat partisipasi masyarakat khususnya di daerah yang akan menghadapi kotak kosong seperti di Kabupaten Asahan, Bawaslu Sumut menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) di Ritz Cafe Kisaran Kabupaten Asahan yang dihadiri berbagai unsur organisasi profesi jurnalis dan organisasi kemahasiswaan seperti PWI, SMSI, IJTI, IWO, IWOI, GMKI, GMNI, GSNI serta KOLEGA Asahan.

Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, Jumat (18/10/2024) kepada wartawan. Dijelaskannya, FGD digelar bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat Kabupaten Asahan merupakan daerah yang menghadapi kotak kosong sangat rentan nantinya disalahgunakan.

"Geopolitik di sejumlah daerah terdapat fenomena satu calon/calon tunggal yang melawan kotak kosong, dimana salah satu kotak di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Asahan," ujarnya.

Baca Juga:

• Melalui Kuasa Hukum Darmawan Yusuf, Ucok Ibon Cs Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut
• Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Barengan! Komisi II Setuju Digelar Terpisah

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi ini mengatakan kebutuhan terhadap kampanye kotak kosong seharusnya mendapatkan tempat. Namun dalam kampanye sudah diatur dalam UU bahwa yang bisa berkampanye hanya yang mempunyai visi dan misi.

"Jika kotak kosong kampanye siapa pesertanya. Namun jika mengatur kotak kosong lebih jelas lagi dapat dijadikan penyempurnaan ke depannya," ungkapnya. Jika melihat fenomena kemauan publik terhadap kotak kosong diakuinya memang cukup tinggi dibanding dengan pasangan calon karena belum tentu dapat memuaskan masyarakat.

Baca Juga:

• Inalum Terima Perdana 21.000 Ton Alumina dari Kalbar, Tonggak Baru Menuju Swasembada Aluminium
• Disdukcapil Humbahas Peroleh Piagam Penghargaan dari Bawaslu

Ditambahkannya, untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pihaknya akan menciptakan pradigma baru dengan cara mendorong keterbukaan informasi melalui siaran pers. "Informasi harus dibuka seluas-luasnya namun ada regulasi atau informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diberikan kepada media atau jurnalis," ujarnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan periode 2018- 2023 Halimatus Sakdiah menyampaikan mahasiswa berperan penting dalam mengawasi Pilkada di Asahan agar berjalan sesuai dengan regulasi.

"Tugas mahasiswa menjernihkan pikiran masyarakat untuk menghilangkan money politics karena jika masyarakat menerima uang atau money politics dari calon tersebut maka berdampak pada keberlanjutan kinerja calon tersebut jika terpilih karena calon tersebut akan melakukan korupsi," jelasnya.

Selain itu, media juga sangat berperan dan dibutuhkan dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Media berperan menyampaikan kepada masyarakat akan dampak buruk serta kejamnya money politics dalam masyarakat. (*)