Pengamat Ekonomi Wahyu AP: Prabowo Harus Efisiensi Anggaran dan Berantas Korupsi

Medan (harianSIB.com)
Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029 menandai babak baru dalam pemerintahan Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh terlalu berbangga diri hanya karena status sebagai salah satu ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Dia menggarisbawahi masalah mendasar seperti korupsi, ketimpangan, kemiskinan dan stunting merupakan tantangan nyata yang masih dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut pengamat ekonomi, juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Wahyu Ario Pratomo, pernyataan Prabowo menggambarkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Korupsi masih menjadi isu besar yang melemahkan efektivitas pemerintahan dan penggunaan anggaran.

Baca Juga:

• Presiden Tegaskan Aset Negara yang Dikuasai Swasta Akan Segera Ditarik
• Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Targetkan Hapus Sistem Outsourcing

Kemudian kemiskinan, ketimpangan sosial, serta masalah gizi buruk seperti stunting pada anak balita menuntut perhatian serius.

"Angka-angka statistik ekonomi memang membanggakan, tetapi dampak dari masalah ini terasa nyata di lapangan, terutama di kalangan masyarakat yang paling rentan," katanya.

Baca Juga:

• May Day di Monas, Kapolri Turun Langsung Sapa Buruh
• Gubsu Bobby Bongkar Kejanggalan Anggaran di OPD, Kue Tart Dihargai Rp 48 Juta Tusuk Gigi Rp 100 Juta

Dikatakannya, tantangan terbesar yang dihadapi Prabowo, yakni bagaimana mengelola anggaran negara secara efektif di tengah beban utang yang semakin besar.

Untuk mencapai hal ini, efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat penting dan korupsi harus diberantas agar sumber daya negara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir individu.

Namun, kebijakan Prabowo dalam membentuk kabinet yang cukup besar (atau disebut "gemuk") menimbulkan kekhawatiran. Kabinet yang gemuk memang bisa memfasilitasi keterwakilan lebih luas, termasuk merangkul berbagai partai politik, tetapi juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya birokrasi.

Besarnya kabinet bisa membuat efisiensi anggaran menjadi lebih sulit dicapai jika tidak dikelola dengan baik.

Harapannya, kata dia, seperti yang dideklarasikan Prabowo, kementerian yang besar ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik tanpa mengorbankan anggaran negara untuk urusan birokrasi.

Dengan kondisi yang ada, masyarakat akan menunggu bagaimana deklarasi ini akan diimplementasikan. Kabinet yang besar harus mampu bekerja dengan efektif dan mengutamakan pelayanan publik, serta memastikan anggaran tidak membengkak hanya untuk menopang birokrasi yang tidak produktif.

"Ini menjadi tantangan yang cukup berat, tetapi juga merupakan kesempatan bagi Prabowo untuk membuktikan kepemimpinannya," katanya Minggu sore.(20/10/2024).(*)