Komisi VIII DPR RI Kunjungi Fraksi PKB DPRD SU Dorong Pembentukan Perda Pesantren

Medan (harianSIB.com)
Penasehat Fraksi PKB DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE siap menjalankan "amanah" yang disampaikan Tim Komisi VIII DPR RI yang mendorong lembaga legislatif untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren, guna memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah ini.

Hal itu disampaikan Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Kamis (12/12/2024) seusai menerima kedatangan Ketua dan anggota Komisi VIII DPR RI H Marwan Dasopang dan H Ashari Tambunan ke Fraksi PKB untuk mendorong lembaga legislatif di Sumut segera membahas pembentukan Perda Pesantren.

Dihadapan anggota Fraksi PKB Munir Ritonga dan dr Dewi Fitriani, selain membahas tentang Perda Pesantren, Marwan Dasopang juga membahas berbagai hal, termasuk validasi dan sinkronisasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan masalah haji.

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Banyak Koperasi dan UMKM di Sumut Hidup Segan Mati Tak Mau
• GAMKI Medan Apresiasi Keberhasilan Landen Marbun Pimpin Paskah Nasional 2025

Menurut Zeira, Perda Pesantren yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk kegiatan pesantren itu kini sudah masuk tahapan dalam kajian akademis oleh pakar di Universitas Islam Sumut (UISU).

"Jika kelar nanti, Insya Allah Perda Pesantren yang sudah dibuat undang-undangnya atas inisiasi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, akan disahkan tahun 2025," kata Zeira yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu.

Baca Juga:

• DPRD SU: Kinerja BODT Lemah Jadi Ancaman Bagi Geopark Kaldera Toba
• Ahmad Hadian: Wacana Sekolah 5 Hari di SMA/SMK Perlu Kajian Mendalam

Di daerah lain, lanjut Zeira, Perda serupa sudah berjalan dan untuk di Sumut, pihaknya meminta persetujuan dari para anggota dewan untuk menjadi inisiator terkait Perda tersebut, karena saat ini, Perda Pesantren sangat dibutuhkan para pengajar dan guru-guru agar pondok pesantren legalitasnya setara dengan sekolah lainnya.

Selain membahas masalah Perda Pesantren, Zeira mengatakan, pihaknya juga membahas masalah evaluasi dan sinkronisasi data yang saat ini tidak tepat sasaran berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

"Kita juga membahas bantuan alat keselamatan, peralatan evakuasi, seperti speed boad, baju pelampung yang akan diberikan ke Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. Hal ini sangat penting, mengingat minimnya peralatan penanggulangan bencana ini, saat terjadi musibah banjir dan tanah longsor di Kota Medan dan kota lainnya," katanya.

Selain ke Fraksi PKB, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan rombongan juga menyambangi kantor DPW PKB Sumut untuk membicarakan program khusus Komisi VIII untuk disampaikan kepada seluruh kader PKB, sehingga keluhan-keluhan masyarakat terkait bantuan sosial bisa terkaver.(*)