M Alinafiah Matondang: Kehadiran KPK untuk Memaksimalkan Pemberantasan Korupsi

Medan (harianSIB.com)

Sejarah terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada kebutuhan, karena tidak maksimalnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Cita-cita pembentukan KPK adalah bagaimana memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, M Alinafiah Matondang, Senin (13/1/2025), di Kantornya Jalan Hindu Medan, menanggapi dugaan adanya persaingan dalam penanganan korupsi antara KPK dan Kejaksaan Agung dan telah dibantah Jaksa Agung, Sanitar Burhanuddin, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Kalapas Jalin Kemitraan dengan SMKN 3 Sibolga
• 'Rayap Besi' Beraksi Saat Demo, Pagar DPRD Sumut yang Jebol Dijarah Oknum Massa

Namun, kata Alinafiah, persoalan saat ini, KPK tidak baik-baik saja pada waktu rezim lalu, baik itu dalam regulasi maupun seleksi pimpinan-pimpinan KPK diduga terindikasi dalam batas tertentu, agar bagaimana bisa diperalat oleh kekuasaan.

Seharusnya, kata dia, KPK bisa menjadi alat atau melakukan kontrol, termasuk kepada Kejaksaan agar Kejaksaan profesional dalam bekerja, jauh dari penyuapan pada saat penuntutan atau pra penuntutan dalam pengadilan, termasuk juga institusi Kepolisian.

Baca Juga:

• Makassar Membara, Gedung DPRD Dibakar Massa
• Demo di DPRD Medan-Sumut Ricuh, Pedagang Kecil Kocar-kacir Hindari Gas Air Mata

"Sesuai dengan cita-cita pembentukan KPK bagaimana memaksimalkan pemberantasan korupsi yang berdampak sangat luas dan berdampak kepada sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Alinafiah mencontohkan penanganan yang dilakukan Kejaksaan. Misalnya, penanganan korupsi terkait penggunaan dana desa. Pasalnya, Kejaksaan punya struktur sampai kabupaten dan kota, sementara KPK hanya ada di tingkat pusat.

"Jika kita anggap bersaing dalam menangani korupsi dana desa, terlalu kecil gaungnya KPK ini. Jadi tidak ada persaingan antara KPK dan Kejaksaan dalam penanganan korupsi," ucapnya.

Justru kehadiran KPK, lanjutnya, diharapkan bisa menangani dugaan penyebab terjadinya korupsi. Misalnya, kenapa korupsi sering terjadi dalam penggunaan desa, apakah ada keterlibatan atau kongkalikong sampai ke Kementerian Desa, atau mungkin ada keterlibatan oknum oknum atau aparat aparat lainnya.

Menurutnya, peran KPK sebenarnya bukan bersaing dengan Kejaksaan Agung. Justru KPK lebih besar gaungnya, peran dan tanggungjawabnya melebihi peran yang dimainkan Kejaksaan.(*)