Terungkap Dalam Rapat Komisi C DPRD SU, PT PSU Alami Kerugian Rp119,51 Miliar Pada 2024

Medan (harianSIB.com)
PT Perkebunan Sumut (PSU) yang mengelola sekitar 13.092 hektare perkebunan sawit,
mengaku mengalami kerugian yang cukup besar yakni Rp119,51 miliar di tahun 2024, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi Komisi C DPRD Sumut.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan PT PSU yang dipimpin Ketua Komisi C Rony Reynaldo Simatupang SH MP didampingi Sekretaris Komisi C H Ajie Karim dan dihadiri anggota komisi H Palacheta Subies Subianto, Ahmad Harian SPdI MAP, dan Lambok Andreas Simamora beserta Plt Dirut PT PSU Ir Lies Handayani Siregar MMA, Kamis (16/1/2025) di DPRD Sumut.

Menurut penjelasan Plt Dirut, jika dirinci kerugian itu mencakup gaji karyawan yang terutang sebesar Rp2,48 miliar atau setara 75 persen dari gaji karyawan serta kewajiban pembayaran pensiunan dan purna jabatan yang masih tertunda sebesar Rp11,20 miliar.

Baca Juga:

• F-PKS DPRD SU Sepakat Kenaikan PBB di Daerah Dibatasi Maksimal 100 Persen
• Sangat Fantastis Pendapatan Pimpinan DPRD SU Diperkirakan Capai Rp100 Juta Per Bulan

Selanjutnya, utang bank dan bunga ada sebesar Rp71,98 miliar, utang kredit modal kerja (KMK) Rp14,97 miliar, utang kepada Perumda Tirtanadi Rp3,8 miliar dan utang kepada vendor/kontraktor Rp9,61 miliar rata-rata berumur telah lebih dari satu tahun dan ada juga utang pajak Rp5,49 miliar.

"Semua utang tersebut sudah lama. Ketika saya masuk, utang sudah menumpuk. Tapi sudah sempat saya membayarkan Rp20 miliar utang secara cicil. Bahkan, untuk mengurangi beban lagi, perusahaan sudah merumahkan ratusan karyawan," katanya.

Baca Juga:

• Tersorot Usai Video Dugem Ajie Karim Lakukan Tes Urine, Begini Hasilnya
• Bobby Nasution Apresiasi Kondisi Sumut Kondusif dan Aman

Dijelaskannya, permasalahan yang dihadapi, termasuk aset tanaman yakni nilai aktiva tanaman tidak sebanding dengan kemampuan aktiva tersebut untuk memperoleh laba serta perkebunan juga rentan terhadap pencurian, karena kondisi areal sangat mudah dimasuki pencuri.

"Kontrak penanaman ubi yang berdampak pada tanaman utama atau kelapa sawit tidak tumbuh sesuai norma-norma agronomi dan kondisi infrastruktur yang tidak mendukung evakuasi produksi Tandan Buah Segar (TBS)," katanya.

Berkaitan dengan itu, tambahnya, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut terus berupaya memperbaiki kinerja PT PSU, agar lebih produktif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sehingga diskusi intensif mengenai langkah-langkah strategis terus dilakukan, termasuk evaluasi manajemen dan potensi restrukturisasi perusahaan.

Sekretaris Komisi C Ajie Karim seusai rapat menegaskan, bahwa rapat dengar pendapat ini digelar, bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan aset-aset yang ada.

"Kami ingin semua perusahaan daerah yang selama ini belum menghasilkan dapat dioptimalkan. Jika ada kebun atau lahan yang tidak produktif, bisa dikerjasamakan melalui sistem plasma atau opsi lain yang menguntungkan. Tapi rapat ini belum ada kesimpulan dan kita tunda untuk sementara," ungkapnya.

Ajie Karim juga mengaku tak habis pikir dengan sistem pengelolaan manajemen PT PSU ini yang kerap rugi. "Masyarakat saja kalau punya sawit 20 hektare, sudah mampu menguliahkan anaknya. Tapi ini hampir empat belasan ribu hektare, kog bisa rugi," tegasnya.(*).