60-an Casis TNI AD Jadi Korban Penipuan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Tuntut Panglima TNI Tindak Pelakunya

Medan(harianSIB.com)

Sedikitnya 60-an calon siswa (Casis) TNI AD unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, Selasa (11/2/2025), menuntut Panglima TNI menindak tegas pelaku penipuan terhadap Casis TNI AD yang dijanjikan lolos menjadi calon bintara dengan mengutip pembayaran Rp350 juta hingga Rp750 juta/orang sehingga total kerugian sebesar Rp37 miliar.

Menurut pengunjuk rasa, kasus penipuan tersebut bermula saat oknum penipu mengutip uang dari mereka mulai dari Rp350 juta hingga Rp750 juta per orang dengan janji akan diloloskan masuk TNI AD. Bahkan, beberapa korban sempat mengikuti pendidikan yang diklaim sebagai bagian dari proses menjadi prajurit TNI.

Baca Juga:

• Rony Reynaldo Situmorang Minta Aparatur Desa Marihatdolok Beri Pelayanan Prima Ke Masyarakat
• Massa Mahasiswa Bakar Ban Bekas di DPRD SU Kecam Keras Menteri Lecehkan Guru

Namun, menjelang pelantikan, para Casis tersebut justru dipindahkan ke kolam renang, dengan alasan tidak dapat diterima jadi calon TNI, yang akhirnya kasus penipuan tersebut terbongkar.

"Orang tua kami sangat marah karena anak-anaknya tidak jadi dilantik menjadi anggota TNI. Apalagi kami para Casis ditinggalkan tanpa ada kepastian," kata para Casis yang saat itu didampingi Kuasa Hukumnya Dewi Latuperisa.

Baca Juga:

• Gedung DPRD Sumut Terpantau Masih Sepi, Pedagang Berjualan, Polisi Berjaga
• F-PKS DPRD SU Sejumlah Perda Sudah Disahkan Terkesan "Mandul" Akibat Belum Ada Pergubnya

Menurut Dewi Latupetisa, kasus ini telah dilaporkan kepada Presiden, DPR RI, hingga Panglima TNI sebagai upaya mencari keadilan dan para korban berharap agar pihak berwenang segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penipuan rekrutmen TNI AD tersebut.

"Sepengetahuan kita, hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut, tapi pelakunya belum juga ditangkap," teriak pengunjuk rasa sembari berharap kepada anggota legislatif untuk mendesak aparat penegak hukum, terutama Panglima TNI untuk menuntaskannya.

Aspirasi pengunjuk rasa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan berjanji akan menindaklanjutinya melalui Komisi A, dilakukan rapat dengar pendapat, guna mencari solusi terbaiknya, mengingat sudah banyak yang menjadi korban penipuan oleh oknum tertentu.(*)