Potensi Cuan Gede bagi Pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis

Medan (harianSIB.com)
Program "Makan Bergizi Gratis" yang diluncurkan pemerintah membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meraih keuntungan. Potensi ini disampaikan dalam webinar yang digelar Alatan Asasta Indonesia bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (12/2/2025).

Acara tersebut menghadirkan Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Nasional BGN Dr Nurjaeni SSi MSR dan Pakar Kebijakan Publik Harmada Sibuea MSc MH. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 100 pelaku usaha nasional, terutama dari sektor kuliner seperti katering dan jasa boga.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk membangun 5.000 dapur sentral di 83.000 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.548 dapur akan dikelola oleh koperasi, BUMDes, dan UMKM.

Baca Juga:

• Resmikan SPPG Sidikalang, Yayasan Aur Dairi Menenggoi Berdayakan Kaum Ibu
• Bupati Sergai Pantau Progres Mal Pelayanan Publik dan Pusat Kuliner di Perbaungan

"Ini kesempatan besar bagi UMKM. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah sebagai pengelola dapur sentral, pemasok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, susu, dan telur, serta mitra distribusi," jelas Dr Nurjaeni.

Setiap mitra akan diminta menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi per hari dengan harga Rp15.000 per porsi. Jika dihitung, mitra bisa meraih keuntungan sekitar Rp6 juta per hari. Pendaftaran sebagai mitra dapat dilakukan secara online melalui portal resmi BGN.

Harmada Sibuea menambahkan, pengadaan pemerintah adalah peluang besar bagi pengusaha lokal. Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah secara rutin menganggarkan dana untuk pengadaan konsumsi seperti snack, makan siang, dan makanan penambah daya tahan tubuh.

Baca Juga:

• Agincourt Resources Ciptakan Wirausahawan Baru Lewat Ajang Martabe Food Court
• Peresmian SPPG, 2.560 Anak Sekolah di Sitinjo Terima Paket MBG

Nilai anggarannya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. "Pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk segera mengurus sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk mereka lebih mudah masuk dalam pengadaan pemerintah," ujarnya.

Ia mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai platform pengadaan pemerintah seperti tender, e-katalog, dan pengadaan langsung. Dengan begitu, UMKM bisa ikut serta dalam proyek pemerintah dan memanfaatkan potensi keuntungan yang besar.

Program ini diharapkan tak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia. (*)