Pdt Penrad Siagian: Pemerintah Harus Transparan Soal Konsesi PT TPL Banyak Desa Diklaim Masuk Wilayahnya

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi mendesak pemerintah harus transparan terkait luasan konsesi PT TPL, karena banyak desa tiba-tiba diklaim masuk dalam wilayah konsesi tanpa kejelasan batasnya, sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

"Disini pemerintah harus transparan soal konsesi PT TPL ini, sebab kita tidak tahu batas-batasnya, sehingga banyak desa dianggap bagian dari konsesi. Ini harus dihitung ulang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Minggu (2/3/2025), melalui pesan WhatsApp di Medan.

Baca Juga:

• Menjemput Keadilan dari Pinggiran, Menguatkan Peran DPD RI dalam Rancang Bangun Negara
• Forum Pegawai Negeri Sipil RI Temui DPD RI Protes Permen PANRB Halangi Proses Mutasi

Selain itu, anggota Komite I ini juga mendesak agar dilakukan audit sosial dan lingkungan terhadap PT TPL, sebab telah menimbulkan dampak sosial akibat keberadaan perusahaan tersebut, termasuk jatuhnya korban jiwa.

"Kerusakan sosial sudah terjadi, seperti yang dialami Sorbatua (Ketua Komunitas Adat, Ompu Umbak Siallagan atau Sorbatua Siallagan). Ini harus diaudit, negara harus menjamin hak warganya untuk hidup di atas tanah mereka sendiri, sebagaimana dijamin dalam konstitusi," katanya.

Baca Juga:

• DPD RI Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Balige Ajak Warga Bangun Toba Tanpa Merusak Lingkungan
• DPD RI Dorong BI dan Bank Sumut Kolaborasi Strategis Percepatan Pembangunan Sumut

Bahkan Pendeta GBKP ini meminta agar konsesi PT TPL dirasionalisasi dengan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Jika tidak, konflik akan terus terjadi, kalau klaim masyarakat tidak diakui dan tidak ada kejelasan batas wilayah konsesi.

Menurut Penrad, perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama dan pihaknya telah menyaksikan sendiri perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria.

Ia juga menyoroti ketimpangan kekuatan antara masyarakat dan korporasi, sebab masyarakat memiliki keterbatasan dalam aspek pengetahuan, jaringan dan kuasa, sering kali kalah ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

"Satu-satunya cara memenangkan perjuangan ini, dengan membangun jaringan gerakan yang kuat. Saya sangat terharu melihat perlawanan terhadap PT TPL kembali menguat dengan hadirnya berbagai pemimpin gereja, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil," tandasnya.

Penrad juga menegaskan komitmennya untuk membawa masalah "perseteruan" masyarakat dengan PT TPL ke tingkat nasional, karena jika dibiarkan berlarut-larut, sangat berbahaya secara sosial, politik, dan kultural, terutama di wilayah Tano Batak yang memiliki ikatan kuat dengan gereja.

Ia pun mengingatkan semua pihak, termasuk kepolisian dan pemerintah, untuk lebih bijak dalam menangani konflik ini agar tidak memicu ketegangan yang lebih besar di tengah masyarakat.(*)