Penrad Siagian dan Wali Kota Pematangsiantar Bahas Kurangnya Guru Agama Kristen

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi bertemu dengan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, Jumat (21/3/2025) di Rumah Dinas Wali Kota, membahas sejumlah isu penting yang menyangkut perkembangan kota, baik menyangkut kekurangan guru agama Kristen, konflik agraria di Kampung Baru Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Dalam pertemuan tersebut, Penrad menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Wesly Silalahi untuk mewujudkan Pematangsiantar sebagai kota modern dan sejahtera.

Baca Juga:

• China Bangun Jembatan Tertinggi Dunia, Lebih Tinggi dari Pencakar Langit di AS
• Ratusan Umat Katolik Saksikan Visualisasi Jalan Salib Jumat Agung di Solo

"Saya akan berjalan bersama dan mendukung wali kota menjadikan Kota Pematangsiantar lebih baik, modern, smart city, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ini membutuhkan kerja keras," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Jumat (21/3/2025) melalui WhatsApp di Medan.

Salah satu isu utama yang dibahas, terkait kurangnya guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri di Pematangsiantar dan diharapkan wali kota segera melakukan pendataan sekolah SD, SMP, dan SMA yang belum memiliki guru agama Kristen, agar dapat diajukan dalam formasi penerimaan ASN atau PPPK pada periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Prabowo Tak Ingin Ada Desa Miskin
• IBADAH JUMAT AGUNG DI GKPI SRIWIJAYA DIISI PERJAMUAN KUDUS

"Ini hak kewarganegaraan. Tidak hanya guru agama Kristen, jika ada kekurangan guru agama lain, sekolah wajib menyediakannya. Ini tanggung jawab negara agar siswa bisa belajar sesuai agamanya masing-masing," ujarnya.

Penrad berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenpan RB, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selain masalah pendidikan, Penrad juga menyoroti konflik agraria di Gurilla yang hingga kini masih belum terselesaikan. Padahal, sejak 2004, Pemko Pematangsiantar telah membentuk tim pelepasan pemanfaatan dan penghapusbukuan lahan tersebut.