DPRD SU Desak Menteri Kehutanan Stop Penebangan Pohon di Kecamatan Tarabintang dan Parlilitan Humbahas

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mendesak Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni harus segera menyetop penebangan pohon di Kecamatan Tarabintang dan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diprotes masyarakat luas, karena berpotensi besar merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam.

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Ajak Semua Pihak Patuhi Keputusan Mendagri Terkait Penetapan 4 Pulau ke Sumut
• Gubernur Sumut Minta BPK RI Coret Anggaran dan Belanja OPD "Aneh-aneh" di APBD Sumut

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE dan anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Kamis (3/4/2025) melalui telepon di Medan menanggapi pernyataan Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan MST yang mengaku sangat prihatin atas keterangan Balai Pengelolaan Hitan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan.

Adapun pernyataan BPHL Wilayah II Medan yang diprotes Ephorus HKBP ini seperti yang dilansir Harian SIB, Kamis (3/4/2025), menyangkut penebangan pohon di Kecamatan Tarabintang dan Parlilitan, Kabupaten (Humbahas) yang disebut pihak BPHL sah dan sampai saat ini terus berlangsung, tanpa ada upaya untuk menghentikannya.

Baca Juga:

• Program Satpol PP Go To School di Medan Cukup Inovatif dan Baru Pertama di Indonesia
• Salman Alfarisi: Pemerintah Pusat Harus Segera Susun Regulasi Turunan Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

"Penebangan pohon ini nyata-nyata berpotensi merusak lingkungan, maka harus segera dihentikan secara total dan Menteri Kehutanan juga wajib turun tangan meninjau ulang kebijakan BPHL Wilayah II Medan yang berpotensi merusak lingkungan dan memberikan teguran keras, jika ditemukan ada pelanggaran atau kelalaian dalam menjaga kelestarian hutan," tegas Zeira Salim Ritonga.

Dengan adanya teguran keras dari Menteri Kehutanan, tambah Viktor, bisa menjadi sinyal bahwa kebijakan pengelolaan hutan harus lebih berpihak pada kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat, bukan hanya kepentingan ekonomi atau bisnis.

"Selain itu, jika ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, harus ada langkah hukum yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Zeira senada Viktor sembari menambahkan, Menteri Kehutanan juga perlu memastikan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan di tingkat daerah.