Eksekusi Lahan di Kawasan Hutan Register 40, Walhi Sumut Minta Kawasan Hutan Dikembalikan Fungsinya

Medan(harianSIB.com)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Sumut) Rianda Purba, Senin (28/4/2025) menegaskan kepastian pengembalian akses tanah kepada fungsinya semula dan kepada masyarakat yang selama ini dirampas atau dikuasai PT Torganda.

Menurutnya, pengembalian tanah / lahan harus menjadi prioritas, artinya eksekusi yang dilakukan bukan sekedar menjadi seremonial belaka, tapi lebih kepada substansinya yakni mengambil alih perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan, agar dikembalikan kepada fungsinya dan kemudian dikelola Negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Baca Juga:

• Kejagung Eksekusi 47.000 Ha Lahan Sawit DL Sitorus di Palas
• Terbukti Langgar HAM dan Rusak Lingkungan, WALHI Sumut Desak PT SMGP Ditutup dan Diadili

Pernyataan dan penegasan itu dikatakan Direktur Walhi Sumut, terkait dengan eksekusi lahan sawit seluas 47.000 hektare milik PT Torganda di kawasan hutan Register 40 Kabupaten Padanglawas pada Jumat (25/4/2025) lalu.

Dengan pengembalian lahan itu, warga khususnya Gabungan Kelompok Perjuangan Tani Sejahtera (Gakoptas) dapat mengelola kembali wilayah kelolanya yang telah dirampas selama 20 tahun lebih.

Baca Juga:

• Tim Eksekutor Kejagung Dipimpin JAM Pidsus Turun ke Palas Ribuan Hektar Lahan Sawit di Kawasan Hutan Register 40 akan Dieksekusi Besok
• Meski Sempat Dihadang Pihak Termohon, Eksekusi Lahan di Desa Hutabolon Samosir Berlangsung Kondusif

" Jika eksekusi dan pengambilalihan yang berlangsung tidak dapat memastikan distribusi akses kepada warga korban PT Torganda dan pemulihan kawasan hutan register 40, maka sama saja pemerintah diindikasikan proses ini hanya sekedar pergantian stakeholder saja, " katanya.

Sementara itu diterangkannya, dalam kurun waktu November 2024 hingga sekarang, Walhi Sumut bersama Gakoptas, Sawit Watch dan Yayasan Bestari telah melaporkan kasus Perkebunan PT Torganda seluas 47.000 Ha yang berada di dalam kawasan hutan, yang biasa disebut Register 40 di Kabupaten Padang Lawas Sumut.

"Perkebunan itu mengakibatkan kerusakan hutan seluas 47.000 Ha," katanya.(**)