Wakil Ketua DPRD SU Minta Pemerintah dan Aparat Tuntaskan Masalah Sosial dan Tawuran di Belawan

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA menyoroti serius persoalan sosial yang kerap memicu konflik dan kekerasan di wilayah Belawan, Medan, sehingga pihaknya meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan masalah sosial, khususnya tawuran antarwarga dan kenakalan remaja itu, guna menghindari tidak semakin meluas di wilayah Sumut.

Salman mengatakan kepada wartawan, Jumat (9/5/2025), di DPRD Sumut, berbagai insiden tawuran dan kekerasan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu berbagai akar persoalan yang belum tersentuh secara tuntas, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terencana dari semua pihak.

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Bubarkan Tawuran, 4 Remaja Diamankan
• Ratusan Hektar Areal Pertanian di Desa Kelapa Batubara 2,6 Tahun Alami Kekeringan

"Penyelesaian masalah sosial dan tawuran tidak bisa dianggap sebagai kejadian mendadak. Selalu ada penyebabnya. Pemerintah provinsi, Polda Sumut dan Polres sejauh ini telah melakukan upaya, namun kita perlu langkah yang lebih terkoordinasi dan preventif agar kejadian serupa bisa dicegah," ujarnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika sudah terjadi aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa seperti penembakan atau bahkan kematian, tentu menjadi evaluasi besar bagi semua pihak serta perlunya upaya antisipasi dan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya reaksi sesaat ketika peristiwa sudah terjadi.

Baca Juga:

• Tawuran di Belawan, Seorang Warga Tewas Dipanah
• Polda Sumut Perkuat Call Center 110 Guna Akselerasi Layanan Darurat

"Kita apresiasi langkah polisi dalam menangani berbagai kasus sosial ini, tapi harus diingat masalah ini bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Semua stakeholder yang terkait, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga tokoh masyarakat, harus duduk bersama dan ikut ambil bagian," tegasnya.

Salman menilai akar permasalahan seperti kesenjangan sosial, pengangguran dan kurangnya ruang kegiatan positif bagi remaja menjadi penyebab utama munculnya aksi tawuran, begal, bahkan penyalahgunaan narkoba.

Ia juga menyinggung perlunya kebijakan yang mengarah pada pencegahan dini. Bila perlu, dilakukan tes narkoba secara berkala terhadap aparat pemerintahan maupun penegak hukum, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi narkoba dan kriminalitas.

"Masalah tawuran, begal dan narkoba ini sangat berbahaya, ketimbang persoalan ilegal lainnya, sehingga diperlukan pembicaraan lintas lembaga yang lebih serius dan berkelanjutan," tambahnya sembari menegaskan penyelesaian persoalan sosial harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, bukan hanya penanganan kasus demi kasus secara sporadis.

"Kita ingin solusi terbaik, bukan sekadar penanganan yang tambal sulam. Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.(*).