KAI - Kejari Binjai Teken Kerja Sama Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Medan(harianSIB.com)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Baca Juga:

• Hari Pertama Libur Panjang Idul Adha, 3.604 Penumpang Berangkat dari Stasiun Medan
• Jelang Libur Panjang Idul Adha, Geliat Lonjakan Penumpang KA di Sumut Sudah Terlihat

Penandatanganan PKS dilakukan Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai Jufri SH MH di Kantor Kejari Binjai, Kamis (15/5/2025).

VP KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi KAI.

Baca Juga:

• KAI Divre I Sumut Diskon Tiket 30% untuk Dorong Mobilitas dan Pemulihan Ekonomi
• KAI Divre I Sumut Hadirkan Diskon Hingga 20% untuk Liburan Sekolah Plus Quiz Berhadiah

"Salah satu yang melatarbelakangi terwujudnya PKS tersebut yaitu penyelesaian permasalahan aset milik KAI. Seringkali KAI menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab," kata Sofan.

KAI Divre I Sumut memiliki aset tanah dengan luas aset yang tercatat sebesar 26.795.228 m2. Dari jumlah luas tersebut, baru 11.038.732 m2 yang telah memiliki sertipikat (41%).

Adapun total luas aset tanah KAI yang telah bersertipikat di Kota Binjai seluas 384.277 m², di mana 31.110 m² di antaranya telah KAI komersialkan.