Anggaran Pemeliharaan dan Sewa Alat di Sekretariat DPRD SU Sangat Fantastis Capai Miliaran Rupiah

Medan(harianSIB.com)

Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumut (LP3SU) dan praktisi hukum menilai, anggaran pemeliharaan dan sewa peralatan di Sekretariat DPRD Sumut TA 2025 sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah, sehingga Gubernur Sumut Bobby Nasution diminta segera melakukan pemangkasan demi efesiensi sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditegaskan Ketua LP3SU Salfimi Umar dan Praktisi Hukum R Abner Pinem SH, kepada wartawan, Senin (19/5/2025), melalui telepon, di Medan, menanggapi besarnya biaya pemeliharaan dan sewa peralatan di DPRD Sumut yang dikelola Sekretariat Dewan.

Baca Juga:

• Warga Desa Serdang Karo Minta Pemprovsu Buka Jalur Alternatif ke Deliserdang Via Rumah Liang
• Gubernur Sumut Sampaikan Ranperda PjP APBD TA 2024 Rp13,236 Triliun ke DPRD SU

"Kita sangat prihatin sekaligus kecewa dengan anggaran jor-joran di Sekretariat DPRD Sumut, sehingga terkesan bertolak belakang dengan instruksi Presiden RI terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah," kata Salfimi Umar menanggapi sejumlah mata anggaran berdasarkan laporan yang termuat di Sistem Informasi Umum Pengadaan (SIRUP) Pemprov Sumut TA 2025.

Menurut Salfimi, dalam SIRUP tersebut tertulis mata anggaran sewa mesin fotokopi sebanyak 26 unit selama satu tahun jumlahnya mencapai Rp780 juta, ditambah servis berkala lift di gedung paripurna sebesar Rp156 juta.

Baca Juga:

• Ratusan Hektar Areal Pertanian di Desa Kelapa Batubara 2,6 Tahun Alami Kekeringan
• Warga Desa Parnapa Humbahas "Marah" Akibat Jalan Desa Hancur Dilindas Truk Ilegal Logging

Begitu juga perawatan dan perbaikan genset dialokasikan Rp 300 juta, pemeliharaan dan penggantian suku cadang door entry senilai Rp77,6 juta, pemeliharaan aquarium sebesar Rp 136,5 juta, pemeliharaan AC Rp 702,5 juta dan pemeliharaan Videotron sebesar Rp200 juta.

Salfimi juga melihat tambahan sewa mesin fotokopi di gedung sekretariat DPRD Sumut (5 unit) Rp 150 juta dan total dari sejumlah anggaran pemeliharaan dan sewa ini mencapai miliaran rupiah.

"Anggaran ini hanya untuk fasilitas penunjang yang seharusnya bisa dihemat atau dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan menyentuh kebutuhan rakyat," ujar Salfimi sembari menilai alokasi anggaran tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.

Ditambahkan R Abner Pinem, penganggaran biaya perawatan dan peralatan alat ini sangat tidak sejalan dengan instruksi Presiden RI agar seluruh instansi pemerintahan melakukan efesiensi belanja negara dan fokus pada program prioritas, sehingga Gubernur Sumut Bobby Nasution perlu segera melakukan pemangkasan.

"Pak Gubernur Sumut hendaknya segera turun tangan memangkas anggaran pemeliharaan dan sewa peralatan tersebut, sekaligus mengaudit seluruh mata anggaran Sekretariat Dewan. Jika sifatnya tidak urgen atau tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sebaiknya dihapus atau dikurangi," ujar Abner alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini.

Ketika hal ini dikonfirmasi wartawan kepada Sekwan DPRD Sumut Zulkifli melalui telepon mengaku sedang sibuk dan ada tamunya. "Sebentar ya, saya ada tamu," katanya, sehingga wartawan menunggu beberapa jam.

Setelah beberapa jam ditunggu, Sekwan juga tidak ada kabar, sehingga wartawan mengirim pesan WhatsApp, agar bersedia dikonfirmasi. Tapi sudah ditunggu beberapa jam, juga tidak ada balasan atau tanggapan dari Sekwan.(*)