GARANSI dan Warga Langkat Desak Gubernur Evaluasi Kadinkes Faisal Hasrimy

Medan(harianSIB.com)
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Transparansi (GARANSI) Sumatera Utara, bersama Forum Pemuda Daerah (Forpeda) dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya (Gembira), mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (21/5/2025).

Mereka menyampaikan desakan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, H Muhammad Faisal Hasrimy.

Desakan tersebut disampaikan oleh orator aksi, Muhammad Nur Adlin. Dalam orasinya, ia mengkritisi kinerja Faisal Hasrimy saat menjabat sebagai Pj Bupati Langkat. Diketahui, Faisal dilantik sebagai Penjabat Bupati Langkat pada 20 Februari 2024 oleh Pj Gubernur Sumut saat itu, Hassanudin, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Februari 2024.

Baca Juga:

• Partangiangan Bolon Sihotang se- Indonesia di Medan Sukses, Gubernur Bobby Sampaikan Apresiasi
• Terapkan Sekolah 5 Hari Mulai Tahun Ajaran Baru, Bobby: Libur Akhir Pekan untuk Keluarga

Adlin menuding Faisal Hasrimy telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Salah satu yang disorot adalah pengadaan Smartboard yang bersumber dari P-APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50 miliar.

"Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy patut diduga menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperkaya diri dan orang lain. Banyak dosa jabatan yang ditinggalkan di Langkat," tegas Adlin.

Baca Juga:

• Lantik 60 Pejabat Administrator dan Pengawas, Gubernur Sumut Bobby Nasution Minta Empat Hal Ini
• Lima Hari Sekolah Diterapkan Tahun Ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Peran Orang Tua

Ia juga menyebut, pengadaan Smartboard tidak tepat sasaran karena mayoritas sekolah di Langkat belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Aksi massa diterima oleh Khairudin Siregar dari Biro Fungsional Penyuluhan Umum, didampingi Jendri dan staf lainnya. "Kedatangan kalian belum terjadwal, namun akan segera kami sampaikan dalam bentuk nota dinas kepada Bapak Gubernur," ujar Khairudin.

Setelah audiensi, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak agar dugaan korupsi terkait pengadaan Smartboard diusut tuntas dan para pelaku segera diperiksa.(**)