Pemkab Deliserdang Raih WTP Ke-7 Atas LKPD Tahun 2024

Lubukpakam (harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini merupakan kali ketujuh berturut-turut yang diraih Pemkab Deli Serdang, menandakan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan di kantor Kepala BPK Perwakilan Sumut di Medan, Jumat (23/5/2025).

Baca Juga:

• 2 Pencuri Bawa Softgun Babak Belur Dihajar Massa di Pagarmerbau
• Wabup Adlin Tambunan Sampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD Sergai TA 2024

"Alhamdulillah, untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Deli Serdang kembali memperoleh opini WTP. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, serta wujud nyata komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan demi mewujudkan visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Ribuan Pengaduan Pinjol dan Investasi Ilegal Masuk ke OJK
• Kakek Ditemukan Tewas Tergantung di Batangkuis

"Kami berterimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut dan seluruh jajaran OPD yang telah berkomitmen dan bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Selain Kabupaten Deliserdang, delapan daerah lain di Sumatera Utara juga menerima opini WTP, yakni Kabupaten Karo, Samosir, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, Nias Selatan, Asahan, Toba, dan Humbang Hasundutan.

BPK memberikan opini WTP kepada pemerintah daerah yang dinilai telah menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.(**)