
Dinas PPKB Labura Launching Program Sidaya
Aekkanopan (harianSIB.com)Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), melaunching
"Saat kita turun ke lokasi bendungan, turut didampingi Wakil Ketua DPRD Batubara H Rodial, karena masyarakat sangat mengeluhkan tidak berfungsinya bendungan yang selama ini menjadi sumber pengairan utama areal persawahan masyarakat," ujar Ahmad Hadian kepada wartawan, Rabu (11/6/2025) melalui WhatsApp dari Batubara.
Di lokasi bendungan, ujar politisi vokal ini, pihaknya sempat berdiskusi dengan para petani mengenai tidak berfungsinya bendungan, sehingga jika tidak segera dilakukan perbaikan, areal pertanian masyarakat terancam gagal panen yang artinya program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI tidak terealisasi dengan baik.
Baca Juga:
Dari hasil temuan di lapangan, ujar anggota dewan Dapil Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai ini, tidak berfungsinya bendungan, akibat Dam pembagi air tidak berfungsi, karena aliran sungai telah bergeser menjauh dari dam. Akibatnya debit air yang mengalir ke dam pembagi menjadi sangat minim.
Begitu juga sedimentasinya sudah mengalami kerusakan parah sepanjang 7,5 km dari hulu dam hingga ke hilir, menyebabkan dasar sungai meninggi, yang tentunya menghambat aliran air menuju dam.
Baca Juga:
"Disini sangat diperlukan normalisasi sungai sepanjang 7,5 Km, dengan menggunakan alat berat. Begitu juga bendungan pelimpahan agar bisa berfungsi, harus dibangun di sisi sungai, agar air tetap dapat dialirkan ke dam pembagi," ujarnya sembari menambahkan, yang menjadi kendala saat ini, terkait perbaikannya secara teknis, akibat tumpang tindihnya kewenangan, antara Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) dengan Dinas PUPR Sumut.
Ditambahkannya, bendungan Sei Manggar hanyalah salah satu dari beberapa infrastruktur irigasi di Kabupaten Batubara yang tidak berfungsi optimal. Padahal, selama satu tahun terakhir ini, para petani telah mengalami krisis air yang berdampak pada lahan pertanian serta tanaman padi masyarakat.
Berkaitan dengan itu, tambah Ahmad Hadian, akibat tidak berfungsinya bendungan tersebut, sedikitnya 4.000 hektare areal persawahan masyarakat menjadi terlantar dan tidak bisa ditanami, khususnya di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Air Putih, Sei Suka dan Medang Deras.
Dengan demikian, Ahmad Hadian meminta pemerintah segera melakukan perbaikan, demi suksesnya program Presiden RI untuk menjaga ketahanan dan swasembada pangan. Jangan hanya didengungkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional, tapi tidak diiringi dengan perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, karena banyak fasilitas yang kini dalam kondisi rusak dan tak bisa digunakan.
"Dalam beberapa hari ke depan, para petani dari 12 desa akan bergotong royong secara swadaya untuk mengalirkan air ke jaringan irigasi. Jika dalam dua pekan ke depan air belum juga masuk, maka benih padi yang telah siap semai akan terbuang sia-sia," pungkas Hadian.(*)
Aekkanopan (harianSIB.com)Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), melaunching
Aeknatas(harianSIB.com)PT Socfindo Kebun Aek Pamienke di Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) melaksanakan kegiatan don
Beijing(harianSIB.com)Pemerintah China resmi menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari atau 240 jam bagi Warga Negara Indonesia
Sibuhuan(harianSIB.com)Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) menangkap empat orang tersangka kasus peredaran narkotika jenis sa
Medan(harianSIB.com)Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, Kamis (12/6/2025), menahan ISZ, oknum pejabat pembuat