DPRD SU Kecewa Kadis PUPR Sumut Terjaring OTT KPK

Medan(harianSIB.com)
Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani benar-benar kecewa atas terjaringnya Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D selalu "mengunci" informasi terkait proyek jalan dan jembatan di Sumut.

"Dalam kasus ini DPRD tidak bisa serta-merta disalahkan, karena justru selama ini pengawasan lembaga legislatif kerap dipersulit oleh pihak-pihak terkait. Memang kita kecewa, tapi lebih kecewa lagi karena Komisi D tidak pernah diberi akses informasi," kata Timbul kepada wartawan, Minggu (29/6/2025), melalui telepon, di Medan.

Diakui politisi Partai Golkar ini, sejak awal Komisi D sudah minta data resmi terkait data proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut dalam RDP, tapi tidak pernah diberi alias tetap "mengunci' informasi. Tapi tiba-tiba diinformasikan terjerat OTT oleh KPK, sehingga mengagetkan semua pihak.

Baca Juga:

• KPK akan Telusuri Proyek Lain di Sumut Pasca OTT
• Lacak Uang Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Dalami Aliran Dana Rp 2 M Sisa Rp 231 Juta

Menurut Timbul, lembaga legislatif seolah-olah kurang pengawasan, padahal tidak diberi informasi sedikit pun. Istilahnya Komisi D diajak gelap-gelapan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut.

Diakui Timbul, Komisi D telah berulang kali mengundang Dinas PUPR Sumut dan Balai Jalan untuk melakukan pengawasan bersama. Namun sayangnya, keterbukaan yang diharapkan tak pernah terjadi.

Baca Juga:

• Skandal Proyek Jalan Sumut! KPK Sebut Pemenangnya Sudah Diatur
• Laporan Warga soal Jalan Rusak Bongkar Korupsi Berjemaah di Sumut

"Kita ingin terbuka, kita undang, kita ajak kolaborasi. Tapi yang datang justru dinding bisu. Balai Jalan juga begitu. Seolah-olah ada 'perintah atas' agar informasi dikunci," katanya dengan nada geram.

Timbul juga menyindir keras pihak-pihak yang seakan menuding DPRD lalai dalam fungsi pengawasan. "Kalau kita tidak dikasih data, lalu mau ngawasi pakai apa? Terawang? Jangan cuci tangan lalu lempar tanggung jawab ke DPRD," ketusnya.

Timbul menilai, kejadian ini tamparan keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumut, sehingga pihaknya mendesak agar kepala daerah segera memperingatkan seluruh SKPD agar bekerja sesuai aturan dan transparan.

"Ini momentum bersih-bersih. Gubernur harus tegas. Kalau kegiatan ini untuk rakyat, jangan biarkan tertunda hanya karena arogansi segelintir oknum di birokrasi. Kalau proyeknya memang penting, tenderkan ulang secara terbuka. Sudah ada aturannya, jangan main kucing-kucingan," katanya.

Di akhir pernyataannya, Timbul kembali menekankan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur di Sumut tidak boleh menjadi korban dari ulah oknum.

"Jangan rakyat yang jadi korban. Ini pelajaran pahit, tapi harus jadi cambuk. Buka semua akses, awasi bareng-bareng, dan kalau bersalah, proses sampai tuntas," katanya.(*)