Hendra Siregar Jadi Plt Kadis PUPR Sumut Gantikan Topan Ginting

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menunjuk Hendra Dermawan Siregar sebagai Plt Kadis PUPR Sumut. Hendra ditunjuk setelah Topan Ginting di-OTT oleh KPK dalam kasus proyek jalan.

Penunjukkan Hendra diketahui dari unggahan di Instagram resmi Dinas PUPR Sumut. Hendra disebut melakukan rapat koordinasi perdana hari ini di Kantor Dinas PUPR Sumut.

Baca Juga:

• Bos OJK Sebut Program 3 Juta Rumah & Makan Bergizi Gratis Peluang buat Industri Keuangan
• Celetukan Utut Adianto Sebut Wamenlu Mahendra Siregar Bakal Jadi Bos OJK

"Sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi dan efektivitas kerja, Hendra Dermawan Siregar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara memimpin rapat koordinasi perdana bersama seluruh jajaran struktural, pada Kamis (3/7) bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR Sumut," demikian tertulis dalam unggahan dikutip dari detikcom, Kamis (3/7/2025).

Hendra merupakan Sekretaris Kesbangpol Sumut. Sebelum ini, Hendra juga sempat menjadi Plt Kabiro Kesra Setda Sumut.

Baca Juga:

• Wamenlu RI: Pernyataan Inggris Tentang Nol Deforestasi Menyesatkan!
• Kemlu Ungkap Tantangan Dunia Internasional Hingga 2022: Afghanistan-AUKUS

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap 5 orang dalam OTT di kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif Topan Ginting.

Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya telah menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK melakukan gelar perkara 5 orang tersangka TOP Kepala Dinas PUPR Sumut, RES kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK untuk perkara di Dinas PUPR, HEL PPK Satker PJN Wil 1 Sumut, KIR Dirut PT DNG dan RAY Direktur PT RN. Keduanya pihak swasta yang memberi suap untuk kepada 3 orang tadi," katanya dilihat detikSumut dari konferensi pers yang disiarkan di YouTube, KPK RI, Sabtu (28/6).

Proyek jalan yang ditangani TOP dan empat tersangka lainnya di wilayah Kota Pinang, Gunung Tua hingga pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, Sumatera Utara (Sumut) dengan total nilai Rp 231,8 M.

"TOP memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa. KIR sudah dibawa TOP saat survei. ada kecurangan, tidak melalui proses lelang," katanya. (*)