DPRD SU Kecewa Manajemen PTPN 1 Sukses Berbisnis Menjual 8.077 Hektare Lahan “Milik” Tuhan

Medan(harianSIB.com)

Komisi D DPRD Sumut kecewa terhadap kinerja manajemen PTPN 1 (eks PTPN 2) yang sukses berbisnis dengan "menjuali" tanah milik Tuhan. Terbukti, 8.077 hektare lahan berhasil dijual kepada pengusaha kapitalis untuk lahan properti, pergudangan dan perindustrian di Bandar Klippa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM, Benny Harianto Sihotang dan Luhut Simanjuntak dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen PTPN 1, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, yang dipimpin Ketua Komisi D Timbul Jaya Hamonangan Sibarani didampingi Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu dan dihadiri anggota Komisi D Jumadi, Kamis (3/7) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• FKUB Deliserdang Serukan Jaga Keamanan, Kerukunan dan Jangan Terprovokasi
• Aliansi Masyarakat Peduli Jalan Protokol di Tanjungmorawa Gelar Aksi Stop Truk Galian C

"Inilah enaknya menjadi pimpinan PTPN 1 ini, bisa menjuali tanah milik Tuhan kepada pengusaha kapitalis untuk dijadikan ruko, perumahan mewah, perindustrian dan pergudangan. Tapi kalau rakyat meminta untuk lahan pemakaman/kuburan, tidak pernah terealisasi," tegas Viktor Silaen.

Benny Harianto Sihotang menyoroti bahwa banyak masyarakat di Kota Medan kesulitan mendapatkan lahan pemakaman akibat keterbatasan tanah dan mahalnya harga, sehingga sangat menyayangkan PTPN 1 justru lebih memprioritaskan kerja sama dengan pengembang besar untuk proyek properti.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Siagakan Layanan Kesehatan Antisipasi Lonjakan Korban Unjuk Rasa
• Ketua DPW Kombat Sumut Tegaskan Organisasinya Siap Lahirkan Pemimpin Cinta Tanah Air

"Warga datang dengan itikad baik, mau beli lahan untuk kuburan umum, tapi malah ditolak. Kenapa untuk pengusaha besar bisa dijual, tapi untuk warga tidak?" tegas Benny sembari menambahkan, hampir di seluruh daerah di Medan lahan kuburan sudah penuh, sehingga jenazah dikubur bertindih-tindih.

Viktor Silaen bahkan mempertanyakan transparansi mekanisme pelepasan lahan yang dibungkus dengan istilah "kemitraan" atau "kompensasi", padahal ujungnya menjadi sertifikat hak milik bagi pengembang.