OTT KPK terhadap Kadis PUPR Bukti Sumut Darurat Reformasi Birokrasi

Meski OTT memicu spekulasi keretakan poros Jokowi-Prabowo, Siregar justru membaca ini bisa sebagai manuver penataan aliansi.

"Bagaimana jika, misalnya, Prabowo diposisikan merasa perlu mengurangi ketergantungan pada jaringan Jokowi, sedangkan pada saat dan dengan fenomena yang sama Gibran diuji membangun otoritas mandiri tanpa 'payung ayah'. Karena itulah OTT ini dapat ditandai sebagai sinyal kecil renegosiasi kekuatan menuju suksesi 2029," kata Siregar

Shohibul Siregar menegaskan, kasus ini adalah lampu merah kegagalan tata kelola.

Baca Juga:

• Warning dari KPK, Provinsi Sumut Masuk Zona Rawan Korupsi
• Hoaks! Polda Sumut & KPK Kompak Bantah Isu Kapolres Terjaring OTT: "Itu Tidak Benar"

"Rantai masalah – dari Pilkada bermasalah, penolakan Kemendagri atas pengisian jabatan, hingga korupsi lingkaran dalam – membuktikan Sumut darurat reformasi birokrasi. Deklarasi 'pemerintahan bersih' tinggal retorika kosong jika tanpa pembongkaran sistemik," tegas Shohibul.

Bobby, lanjutnya, kini dihadapkan pada dilema menegangkan, 'Membiarkan KPK bekerja independen (risiko keterlibatan terungkap), atau memanfaatkan sisa jaringan kekuasaan keluarga untuk intervensi (risiko skandal nasional).

Baca Juga:

• Buntut OTT KPK di Sumut dan Babel, Menteri PU Rombak Total Pejabat Teras, Sekjen dan Irjen Diganti
• Buntut OTT Suap Proyek Jalan, KPK Geledah Rumah dan Kantor Kadis PUPR Madina

Shohibul mengingatkan perkembangan beberapa hari ke depan potensil menentukan nasib politik Bobby.

"Jika selamat, publik akan membaca ini bukan karena ia bersih, tapi karena elite nasional belum membutuhkan tumbalnya," kata Shohibul.

Pilihan Bobby hari ini, lanjutnya, akan menentukan masa depan poros keluarga Jokowi (khususnya Bobby-Gibran) dalam peta suksesi 2029.

"Satu hal yang pasti, bayang-bayang dinasti tak lagi cukup untuk membentangi praktik korupsi," pungkasnya. (**)