Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun di Sumut

Medan(harianSIB.com)
Kejati Sumut akan menindaklanjuti laporan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terkait temuan penyimpangan yang masih bersifat praduga pekerjaan proyek rumah susun di 3 kabupaten, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Deli Serdang.

Kasi Penkum Adre Ginting, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/7/2025), mengatakan, laporan tersebut diterima Kejati Sumut dari Irjen Kementerian PKP melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal Dian Fris Nalle.

"Laporan hasil temuan itu disampaikan langsung ke Kantor Kejati Sumut dan diterima Aspidsus Muttaqin Harahap, Rabu (9/7/2025)," katanya.

Baca Juga:

• Jaksa Azam Diduga Gunakan Uang Korupsi untuk Umrah dan Donasi Pesantren
• Tim Jaksa Kejari Gunungsitoli Geledah Ruangan Kadis, Sekdis dan Arsip Dinkes Nias Barat

Dikatakannya, Kejati dan pihak pelapor sama-sama menandatangani surat penyerahan dan penerimaan laporan kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pelapor berharap segera ditindaklanjuti sebagaimana dalam Asta Cita poin 7 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi konsen pemerintahan Presiden Prabowo.

Ditambahkannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Dian Fris Nelle sebagai pelapor juga menyampaikan, Menteri PKP Maruarar Sirait berkomitmen menciptakan kementerian bersih bebas dari perilaku korupsi dengan menindak tegas para oknumnya.

Baca Juga:

• Jaksa Agung: Rawat Kepercayaan Publik dan Komitmen Berantas Korupsi
• Resah Dituding Korupsi, Kades dan Perangkat Desa di Sergai Gelar Aksi Diam

Menurut pihak pelapor, lanjutnya, berkaitan dengan pekerjaan proyek rumah susun di 3 kabupaten tersebut, dugaan korupsinya untuk sementara sekitar Rp6,5 miliar.

"Dalam laporannya, diduga ada unsur pemerasan yang nantinya akan dipertegas oleh hasil penyelidikan tim penyidik," ujarnya.

Ginting mengakui, bahan-bahan laporan yang disampaikan terkait dugaan penyimpangan tersebut sudah diterima dan akan segera ditindaklanjuti Kejati Sumut. (*)