Salman Alfarisi: Penurunan Ekuitas Capai Rp200 Miliar Lebih "Lampu Kuning" Bagi Kesehatan Keuangan Sumut

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA menyampaikan keprihatinannya terhadap turunnya nilai ekuitas Sumut dari Rp21,57 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp21,37 triliun di tahun 2024 (turun lebih dari Rp200 miliar) .

"Penurunan itu kita peroleh berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi sinyal kuat kepada Pemprov Sumut untuk memperhatikan persoalan ini ke depan," ujar Salman Alfarisi kepada wartawan, Rabu (16/7/2025) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Salman Alfarisi: Pemerintah Pusat Harus Segera Susun Regulasi Turunan Putusan MK Soal Pendidikan Gratis
• Fraksi PKS DPRD SU Harapkan Sinergitas Dengan Wartawan Sukseskan Programnya

Menurut politisi PKS ini, penurunan ekuitas ini bukan sekadar angka, tapi merupakan lampu kuning bagi kesehatan keuangan di Provinsi Sumut, karena ekuitas mencerminkan kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

"Ketika angka itu turun, maka secara langsung mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah sedang mengalami penyusutan," terang Salman sembari menjelaskan, ada dua penyebab utama dari penurunan ekuitas sebesar Rp206,28 miliar yang terjadi saat ini.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Minta Pemerintah dan Aparat Tuntaskan Masalah Sosial dan Tawuran di Belawan
• Salman Alfarisi: Pergeseran Dana APBD Rp350 Miliar Bukti Gubernur Komit Bangun Nias

Pertama, katanya, defisit operasional. Dalam Laporan Operasional (LO) 2024, tercatat defisit sebesar Rp53,33 miliar. Ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan surplus sebesar Rp751,84 miliar.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan tidak cukup untuk menutup belanja operasional. Ini cukup serius karena bisa mengganggu keberlanjutan program-program prioritas," ujarnya.

Penyebab kedua, katanya, adanya koreksi ekuitas sebesar Rp152,95 miliar. Koreksi ini, belum dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sehingga Pemprov Sumut harus bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada aset yang dihapuskan? Atau ada kewajiban tersembunyi yang baru diakui?. Publik dan lembaga legislatif berhak mengetahuinya.

Politisi yang juga menjabat MPW PKS Sumut ini mengkhawatirkan dampak serius dari persoalan ini terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya, kemungkinan menurunnya kesehatan keuangan daerah, kemampuan pembiayaan proyek strategis, program sosial, pembayaran utang jangka panjang dan yang lainnya.

"Selain itu kita tidak ingin persoalan ini memiliki dampak negatif lainnya, diantaranya risiko pembiayaan defisit yang kemungkinan akan memicu penggunaan cadangan (SILPA) berlebihan, kemudian kebutuhan utang baru yang juga berpotensi membenani APBD di masa mendatang," paparya.

Berkaitan dengan itu, Salman Alfarisi mendorong langkah konkrit Pemprov Sumut, diantaranya mendesak penjelasan rinci terkait koreksi ekuitas dan defisit operasional, melakukan audit proyek-proyek strategis yang realisasinya rendah, evaluasi kebijakan pendapatan, serta peningkatan belanja tak terduga, agar perencanaan anggaran lebih adaptif terhadap bencana dan kondisi darurat lainnya.

"LPjP 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal kita belum cukup agresif dan strategis. Kalau ini dibiarkan, bisa berujung pada krisis fiskal jangka panjang. Kita di legislatif akan serius mengawal ini," pungkasnya.(*).