Rapat Paripurna DPRD Sumut Penyampaian Ranperda RPJMD "Hujan" Interupsi Akibat Minim Kehadiran OPD

Medan(harianSIB.com)

Rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda pembacaan nota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumut, Kamis (17/7/2025) di DPRD Sumut dihujani interupsi dari anggota dewan, mengingat para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Sumut sangat minim hadir.

Interupsi itu berlangsung saat Wagub Sumut H Surya membacakan nota RPJMD Provinsi Sumut, pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Dewan H Salman Alfarisi didampingi Wakil Ketua Dewan Ricky Anthony terhenti sejenak.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Tidak Akan Cari-cari Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut
• Ebenejer Sitorus: Bendungan di Asahan dan Batubara "Hancur" Ribuan Hektar Areal Persawahan Gagal Panen

"Interupsi pimpinan, saya melihat dalam rapat paripurna dewan ini, tidak ada satupun hadir para pimpinan OPD Pemprov Sumut. Ini perlu menjadi perhatian Gubernur Sumut maupun Wagub Sumut, karena agenda kali ini bukan hanya untuk anggota dewan dan Pak Wagub Sumut, tapi juga sangat penting bagi para OPD," tegas Ketua Fraksi Partai Nasdem Rahmansyah Sibarani.

Bahkan Rahmansyah, HM Subandi dan Ketua Fraksi Gerindra Benny Harianto Sihotang yang secara bergantian melakukan interupsi meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution "mencopot" Kadis (Kepala Dinas) atau OPD dari jabatannya, jika tidak disiplin alias sering mangkir dalam sidang paripurna dewan, terkait pembahasan RPJMD maupun APBD.

Baca Juga:

• Jalan Menuju Danau Toba Haranggaol yang Longsor Tahun 2024 Belum Diperbaiki
• Jalan Menuju Danau Toba Haranggaol yang Longsor Tahun 2024 Belum Diperbaiki

Berkaitan dengan itu, tambah Rahmansyah dan Benny Harianto Sihotang meminta sidang paripurna diskor dan dilanjutkan pada pukul 14.00 Wib dengan catatan, seluruh pimpinan OPD yang tidak melaksanakan tugas ke daerah, wajib hadir. Jika tidak, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra, tidak akan menghadiri sidang paripurna.

Rahmansyah mengaku sangat prihatin atas ketidakhadiran pimpinan OPD, yang mencerminkan banyak hal, di antaranya lemahnya disiplin dan kordinasi antara pimpinan dengan Kepala OPD.

"Kita berharap ini jadi atensi serius bagi kita semua, agar OPD ikut mencermati dan mensinkronkan kebijakan Pemprov Sumut dengan satuan tugas yang dipimpinnya," ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra HM Subandi juga menyoal lemahnya ketegasan Pemprov Sumut, sehingga para OPD terlihat berani tidak hadir di sidang paripurna yang agendanya menyangkut kinerja maupun hasil-hasil kerja para OPD yang tidak memuaskan di lapangan.

"Ini perlu jadi perhatian kita juga karena sidang ini pasti berkaitan dengan kinerja OPD, seharusnya seluruh pimpinan atau perwakilan OPD hadir, agar mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan," tegas Subandi.

Setelah sidang di skor dan dilanjutkan kembali pada, pukul 14.00 WIb, terlihat barisan kursi OPD yang berada di sudut kiri gedung dewan, sudah mulai terisi, di antaranya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agustinus Panjaitan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Rajali, Kadis Kesehatan Faisal Hasrimi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Hasmirizal.(**).