DPRD SU Desak Dinas LHK dan 7 Bupati Kawasan Danau Toba Awasi Ketat Pembukaan Lahan Penyebab Karhutla

Medan(harianSIB.com)
Kalangan DPRD Sumut mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut dan 7 bupati kawasan Danau Toba mengawasi secara ketat para pelaku pembukaan lahan yang ditengarai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba, demi penyelamatan penghijauan di objek wisata kebanggan Sumut itu.

Hal itu ditegaskan anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli Viktor Silaen SE MM dan anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Frans Dante Ginting kepada wartawan, Senin (21/7/2025), melalui telepon dari Medan, menanggapi pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution, bahwa penyebab Karhutla di Danau Toba akibat pembukaan lahan.

"Dinas LHK Sumut dan daerah beserta 7 bupati kawasan Danau Toba (Bupati Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara (Taput) harus bersinergi melakukan pengawasan secara ketat akan kelestarian hutan di sekitar Danau Toba," tandas Viktor Silaen.

Baca Juga:

• Tiga Tokoh Politisi Sumut Bertemu Bahas Suksesi Kepemimpinan Masa Depan di Kabupaten Langkat
• DPRD SU Gelar RDP Dengan Dinas Sosial Sumut Bahas Sekolah Rakyat di 6 Titik dengan 625 Siswa

Apalagi diketahui, ujar Viktor, yang juga politisi Partai Golkar ini, Karhutla disebabkan manusia membuka lahan dengan cara membakar, sehingga wajib secepatnya diantisipasi dengan membuat posko-posko pengamanan di setiap titik rawan bencana kebakaran dan pembukaan lahan.

Bahkan yang paling mengkuatirkan, menurut Viktor Silaen, terjadinya Karhutla ini berada di titik dekat pemukiman penduduk, sehingga Dinas LHK Sumut dan para kepala daerah perlu secara rutin menghimbau kepada semua pihak untuk tetap mewaspadai ancaman kebakaran dimaksud.

Baca Juga:

• Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Dusun Aek Hotang Desa Pangambatan
• HM Subandi Minta Pemkab Deliserdang dan Al-Washliyah Tetap Komit Patuhi Kesepakatan

Frans Dante juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membuka lahan dengan cara membakar, yang selama ini masih menjadi praktik umum di beberapa wilayah perbukitan sekitar Danau Toba. Meski terlihat cepat dan murah, praktik tersebut sangat berisiko dan bisa berdampak fatal.

"Saya harap pemerintah daerah segera turun tangan, tidak hanya dalam bentuk pemadaman jika terjadi kebakaran, tetapi juga dengan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Jangan membuka hutan atau lahan dengan cara dibakar. Bahayanya sangat besar di musim kemarau ini," katanya.

Anggota dewan tersebut juga menuturkan, dirinya sempat melintas langsung di kawasan Merek dan melihat kondisi di lapangan. Kebakaran yang sempat terjadi beberapa hari sebelumnya kini telah berhasil dipadamkan. Namun, sejumlah petugas perlu tetap disiagakan di lokasi, mengantisipasi munculnya titik api baru.

Ditambahkannya, wilayah yang menjadi perhatian utama saat ini, jalur lintas strategis yang menghubungkan Tongging-Karo dengan Silalahi-Dairi. Selain sebagai kawasan hutan yang masih alami, daerah ini juga merupakan destinasi wisata unggulan di Sumut, sehingga keberadaan Karhutla bisa berdampak ganda, baik terhadap lingkungan maupun terhadap sektor pariwisata.

"Danau Toba adalah kebanggaan kita semua. Jangan sampai kawasan ini rusak karena kelalaian kita menjaga hutan dari tangan-tangan manusia pembuka lahan. Semua pihak, baik aparat, masyarakat, dan pengelola wisata, harus punya rasa tanggung jawab bersama, untuk mengawasinya," pungkas Frans Dante.(*).