DBH Sektor Perkebunan Tak Adil, Sumut Harus Kompak Desak Kemenkeu dan BPDPKS Evaluasi Pembagian DBH

"Ayo, kita membangun daerah tidak hanya bersumber dari APBD tapi CSR. Kita bukan memalak mereka tetapi ini sesuai undang-undang," ujarnya sembari menyebut Presiden Prabowo Subianto bahkan telah mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan, termasuk melalui CSR.

"Kita mau ini semua satu pintu. Dengan demikian kita bisa mendistribusikan CSR ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Mereka bisa serahkan ke hal-hal lain, tetapi tetap dalam kerangka koordinasi dengan kepala daerah-sehingga termanfaatkan dengan maksimal CSR-CSR ini," ungkap Penrad.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung menyampaikan bahwa pengembangan wilayah Kota Aek Kanopan sebagai pusat Labura sangat terbatas akibat kondisi geografis, karena terjepit lahan perkebunan, sehingga ruang pengembangan kota hanya bisa ke kiri dan ke kanan. Padahal butuh untuk penyediaan tanah pelayanan publik.

Baca Juga:

• Perayaan HUT Ke-22 Kabupaten Humbahas Spektakuler
• MPKW Sumut-NAD dan BNNP Sumut Tandatangani Nota Kesepahaman

"Kami berharap bapak dapat membantu kami, terutama tentang penyediaan tanah untuk pelayanan publik ini," kata Samsul dan disambut Penrad dan menyatakan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Labura di tingkat pusat.(*).

Baca Juga:

• Syamsul Qamar: Jelang Musda Partai Golkar Sumut Dua Kandidat Ketua Mengemuka
• Bulog Sumut Bantah Penyebab Kenaikan Harga Beras, Tegaskan Tak Beli Seluruh Gabah Petani Sumut